Validnews.co: JAKARTA – Kenaikan harga jagung yang kini telah mencapai kisaran Rp5.600 per kilogram kian menjadi polemik. Di satu sisi, peternak layer kian menjerit karena harga pakan yang satu ini berkontribusi hampir 50% dari ongkos produksi telur ayam ras. Makin tingginya harga jagung tak ayal menjadi penanda kian langkanya keberadaan jagung di pasaran.

Untuk diketahui, pelarangan impor jagung pakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Indonesia dianggap sebagai penyebabnya. Karena itulah, Direktur Eksekutif Pataka, Yeka Hendra Fatika, meminta pemerintah segera mencabut aturan mengenai pengendalian importasi komoditas ini.

“Kebijakan Kementerian Pertanian ini 100% keliru,” ujarnya dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis (8/11).

Kekeliruan tersebut dipandang Yeka karena kebijakan pelarangan importasi jagung pakan tidak mempertimbangkan kecukupan produksi jagung nasional dengan permintaan yang harus dipenuhi. Niat hati menutup keran impor jagung untuk menyelamatkan devisa, nyatanya justru mendorong adanya impor gandum sebagai barang substitusi jagung menjadi kian deras.

Berdasarkan data yang diramu Pataka dari Grain Report USDA, peningkatan impor gandum pakan yang masuk ke Nusantara dari tahun 2013—2018 memang sangat besar. Pertumbuhannya mencapai 296,5% per tahun atau hampir melonjak tiga kali lipat tiap tahunnya.

Pasalnya, pada 2013 volume impor gandum pakan ke Indonesia baru 165 ribu ton. Namun, sampai awal November 2018, jumlah gandum akan impor telah mencapai 3,1 juta ton.

Sementara itu, pelarangan impor jagung nyatanya tidak mampu pula menghilangkan masuknya “jagung asing” ke Indonesia. Hanya terjadi penurunan sekitar 13,8% tiap tahunnya untuk komoditas bernama latin Zea mays ini. Pada 2013, impor jagung pakan berada di angka 3,5 juta ton. Lalu, hingga awal November ini, jagung impor hanya 600 ribu ton.

“Logikanya begini, buat apa melarang impor jagung, tetapi malah mengimpor gandum lebih tinggi? Kan enggak sehat. Mestinya impor dibebaskan saja ke pasar, dilepaskan saja,” tutur alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.  

Dengan pembebasan impor tersebut, Indonesia diyakini akan mampu membuat rencana impor jagung yang lebih baik. Yeka menyarankan, impor jagung tidak dibuat dadakan melainkan diperhitungkan besarannya langsung dalam 5 tahun.

“Kebijakan impor dibuat 5 tahun, yang jumlahnya terus dikurangi. Artinya, menunjukkan Indonesia calon pembeli yang loyal sehingga dapat harga dan kualitas terbaik,” tukasnya.

Dengan perencanaan demikian, importasi jagung tidak lagi berfungsi sebagai “pemadam kebakaran” semata seperti yang dilakukan selama ini. Lebih daripada itu, impor jagung juga dilakukan untuk memastikan adanya cadangan jagung secara nasional. Cadangan ini nantinya bisa dikeluarkan ke pasar ketika harga tengah melambung. Tujuannya tentu agar harga kembali normal.

Yeka sendiri berpandangan, cadangan jagung nasional memang diperlukan melihat adanya kelangkaan jagung dari tahun ke tahun. Minimal dibutuhkan cadangan jagung nasional 300 ribu ton.

“Impor itu bukan hanya untuk kebutuhan peternak, tetapi juga untuk kebutuhan nasional. Karena kondisi seperti ini bukan tahun ini saja, tapi hampir tiap tahun. Diperkirakan senantiasa kondisinya seperti ini,” paparnya.

Presidium Forum Peternak Layer Nasional, Ki Musbar Mesdi mengamini, kebutuhan jagung bagi peternak layer kerap bermasalah tiap tahunnya. Tiap kali harga jagung naik, sebanyak 1,8 juta peternak layer di Indonesia pun pusing tujuh keliling karena komoditas ini memegang porsi biaya produksi sampai 50%.

Hanya saja untuk tahun ini, kenaikan harga jagung terasa sangat mencekik. Di beberapa daerah, harganya bahkan ada yang sudah menyentuh Rp5.800 per kilogram.

“Dari tahun ke tahun selalu begitu. Biasanya dari awal Agustus sampai Oktober memang harga jagung sering tinggi. Tapi, ini sampai November masih tinggi. Diperkirakan sampai Desember bisa Rp6.000 per kilogram ini,” tuturnya dalam acara yang sama, Kamis (8/11).

Ia pun menyesalkan kondisi yang terus berulang ini. Seharusnya, jika melihat harga jagung terus meningkat di kisaran bulan-bulan tersebut, hal tersebut bisa diantisipasi pemerintah. Soalnya ini menyangkut keberlanjutan usaha para peternak layer pula.

Kerugian Ekonomi
Pelarangan impor jagung yang akhirnya disubstitusikan dengan impor gandum pakan pun dianggap tidak hanya merugikan peternak layer. Ini dipandang juga membuat kerugian ekonomi yang cukup besar bagi negara.

Yeka mengatakan, dari 2016—2018, pelarangan impor yang berimbas ke menurunnya jumlah jagung yang masuk ke Indonesia memang mampu memberi penghematan kepada devisa negara sebanyak Rp33,12 triliun. Ditambah lagi, pembatasan impor komoditas ini juga dianggap mampu menambah pendapatan petani sebesar Rp14,7 triliun.

Di sisi lain, ada pemborosan devisa yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk impor gandum pakan sebanyak 6,35 juta ton. Jumlah pemborosannya dihitung mencapai Rp28,58 triliun.

Kerugian lainnya didapatkan pula dari adanya kenaikan harga pakan mencapai Rp1.200 per kilogram dalam rentang tahun tersebut. Jika dihitung, nominal kerugiannya mencapai Rp63 triliun. Pengeluaran tambahan juga harus dialami pemerintah karena mesti menambahkan subsidi benih dan pupuk sebesar Rp8,4 triliun sebagai imbas ditutupnya keran impor jagung

Total pengeluaran yang mesti ditebus dari pelarangan impor jagung pakan pun dalam periode 2016—2018 mencapai Rp99,98 triliun. Apabila dihitung secara menyeluruh, total “pengorbanan” yang mesti ditebus untuk kebijakan ini mencapai Rp52,16 triliun dalam tiga tahun ke belakang.

“Jadi periode 2016—2018, kerugian akibat pengendalian impor jagung per tahun Rp17,4 triliun,” tutup Yeka.

Sumber