Ketika Data Pangan Tak Lagi Akurat, Apakah Debat Masih Ada Gunanya?

by January 22, 2019
Opini 0   302 views 0
Salamuddin Daeng
Research Analyst PATAKA

Debat itu butuh data, informasi itu butuh data, argumentasi itu perlu data. Tapi kalau data yang menjadi acuan resmi menyimpang jauh dari fakta yang sebenarnya, maka debat akan menjadi debat yang tidak ada pangkalnya dan tidak ada ujungnya.

Itulah yang terjadi dengan data-data pertanian dan pangan. Sangat mengkhawatirkan penyimpangan data-data tersebut. Bagi para analis kekacauan data pertanian dan pangan sekarang ini adalah yang paling buruk. Saya pribadi belum pernah melihat ada penyimpangan data sebesar itu dalam survei statistik.

Bayangkan saja, untuk data lahan pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim tambahan lahan baku 1,2 juta hektar selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara lembaga resmi negara untuk urusan pendataan yakni Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan lahan baku pertanian dalam masa pemerintahan ini menyusut sebesar 700 ribu hektar.

Itu artinya ada lahan 1,9 juta hektar yang diklaim Kementan tapi tidak jelas dimana lahan itu adanya. Luas lahan yang diduga fiktif tersebut setara dengan 4 kali luas Pulau Bali. Bagaimana mungkin lahan 4 kali luas Pulau Bali itu bersembunyi atau tidak terlihat secara kasat mata?

Muncul pertanyaan, apa dasar Kementan memunculkan data tambahan lahan baku pertanian seluas itu? Ini dimulai dengan proyek pembukaan lahan baru yang menjadi salah satu agenda utama Kementan dalam rangka mengatasi rendahnya produksi beras. Maka dianggarkanlah melalui APBN anggaran perluasan lahan pertanian. Nilai anggarannya rata rata Rp16 juta/hektar untuk setiap pembukaan lahan baru. Sehingga untuk membuat lahan sawah seluas 1,2 juta hektar dibutuhkan dana sekitar Rp19,2 triliun. Setiap tahun Kementan mengumumkan pencapaian pembukaan lahan baru dan membuat target pembukaan lahan lagi pada tahun berikutnya.

Namun anggaran pembukaan lahan ini terlalu kecil menjadikan sawah bagi tanaman padi yang ternyata memerlukan pendekatan ekonomi, sosial dan budaya serta teknologi. Sehingga sawah baru tersebut berpeluang tidak produktif, menjadi ladang, dan menjadi lahan terlantar. Semua orang tahu bahwa pertanian atau kegiatan produksi pangan membutuhkan pengairan, sumber daya lain, dan tenaga manusia. Rupanya hal tersebut kurang diperhitungkan dalam perencanaan.

Anggaplah bahwa proyek tersebut benar-benar dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Lahan pertanian benar telah dibuka seluas 1,2 juta hektar. Tapi hanya sampai disitu, lahan tersebut tidak berkelanjutan. Akibatnya pada saat BPS melakukan pendataan lahan pertanian sawah, mereka tidak menemukan adanya tambahan lahan yang ditanami padi, sebaliknya yang ditemukam BPS adalah lahan tanaman padi menyusut 700 ribu hektar.

Menjadi masalah ketika Kementan menghitung data produksi beras. Dengan dasar tambahan luas lahan produksi beras tiap tahun meningkat. Bahkan peningkatan sangat fantastis. Berbeda dengan BPS yang justru tidak menemukan peningkatan produksi beras sebesar itu. Hasilnya selisih perhitungan produksi beras nasional antara Kementan dan BPS mencapai 43%.

Tentu saja itu bukan margin error normal dalam sensus atau survei statistik. Lembaga survei pemilu misalnya, kalau selisihnya sebesar itu pasti langsung membubarkan diri karena malu. Tapi itu terjadi dalam dalam pertanian kita, terjadi dalam data produksi beras nasional. Jadi apa dasar dari debat capres dengan usus pangan nanti? (bersambung)

 

Related Images: