Membangun Industrialisasi Peternakan

by February 27, 2019
Opini 0   244 views 0
Rochadi Tawaf
Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia

Industrialisasi peternakan yang tangguh, terjadi karena terintegrasinya proses produksi dari hulu ke hilir. Dengan kata lain, industri hilir dibangun berdasarkan potensi dan kemampuan industri hulunya. Pembangunan peternakan berbasis industri ini, dimulai sejak pemerintah menetapkan konsep sistem agribisnis, pada era tahun 2000an. Namun faktanya, hampir semua komoditi ternak dibangun tidak berdasarkan potensinya. Katakanlah perunggasan, daging (sapi), dan susu, ketergantungan imporya masih sangat tinggi.

Bila dievaluasi setelah berjalan hampir dua dasawarsa, dampaknya terlihat bahwa industri perunggasan dikuasai oleh perusahaan raksasa dunia, sehingga peternak rakyat menjadi buruh dikandangnya sendiri. Ketergantungannya terhadap impor lebih dari 60% terhadap sarana produksi terutama GG Parent. Industri persusuan yang sejak tahun 1979 dikuasai koperasi, kini mulai tumbuh subur mega farm. Produksi peternakan sapi perah rakyat yang di era 80an mampu berkontribusi 50% terhadap konsumsi susu nasional, kini hanya 18% saja. Di Industri sapi potong pun mengalami hal serupa. Di era tahun 90an, kontribusi produksi peternak rakyat yang 70% kini melorot menjadi sekitar 50%.

Kebijakan industrialisasi ini, telah mengubah mind set pejabat pemerintah dan meninggalkan realita kondisi yang sesungguhnya. Yaitu meninggalkan peternakan rakyat yang berskala kecil dan tradisional. Sehingga, tampak bahwa pembangunan industri peternakan tidak lagi pro produsen/peternak rakyat. Hal ini dibuktikan dalam grand design pembangunan sapi potong dan kerbau, bahwa populasi peternakan rakyat di tahun 2045 hanya tinggal 20% saja.

Selain hal tersebut, ternyata tujuan pembangunan peternakan yang dianut pemerintah saat ini pun, tidak lagi konsisten. Apakah landasan pembangunan peternakan adalah: ketahanan atau kedaulatan atau kemandirian pangan atau swasembada protein hewani? Pasalnya, konsep-konsep tersebut pendekatannya berbeda-beda satu dengan lainnya. Misalnya ketahanan pangan, menganut upaya ketersediaan pangan baik produk sendiri maupun impor tidak jadi masalah. Sedangkan konsep kemandirian pangan yang diterjemahkan sebagai swasembada pangan, mengatur ketersedian pangan lokal dengan kandungan impornya maksimum 10%. Sedangkan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal (UU No. 18/2012 tentang pangan). Penetapan tujuan pembangunan industri peternakan tersebut, membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan operasionalnya. Kata “keberpihakan” menjadi faktor penentu terhadap konsep pendekatan pembangunan yang selama ini digunakan.

FARMING VS AGRIBISNIS
Dua model pendekatan pembangunan yang digunakan selama ini adalah system agribisnis yang di introduksikan di era tahun 2000an. Konsep ini lahir di Amerika serikat di tahun 1950an yang berbasis korporasi. Sementara itu, di negeri ini dikenal dengan konsep usaha tani rakyat (farming system) yang lebih dikenal dengan konsep ekonomi kerakyatannya (ekonomi Pancasila).

Sesungguhnya, karut marut pembangunan peternakan ini, bermuara pada perbenturan dua konsep yang diterapkan tersebut saling bersebrangan. Yaitu, pengembangan industri peternakan melalui usaha korporasi, sementara faktanya pelaku usahanya sebagian besar (lebih dari 90%) adalah peternakan rakyat.

KONTROVERSI KEBIJAKAN
Selain hal tersebut, karut marut pembangunan industri peternakan disebabkan pula oleh banyaknya kebijakan kontroversial yang tidak didukung oleh data akurat. Sehingga, memorakporandakan proses pembangunan itu sendiri. Kasus jagung misalnya, bahwa kebijakan untuk tidak melakukan importasi, tidak didukung oleh data akurat.

Bahwa produksi jagung yang katanya surplus, dengan produksi sekitar 33 juta ton di sentra produksi jagung tahun 2018. Namun, pengguna jagung yaitu industri peternakan ayam berada di tempat lainnya. Jadi inti persoalannya, adalah rantai distribusinya? Apakah ini dalih atau karena perencanaanya tidak matang? Selain itu, pada bulan-bulan ini pemerintah menyatakan panen raya jagung tengah terjadi, namun faktanya harga jagung pada industri pakan tidak juga turun?

Demikian juga halnya soal sapi potong, pemerintah memaksa melalui kebijakannya yaitu Permentan No. 2/2017 tentang rasio impor sapi bakalan dengan indukan. Maknanya dari kebijakan tersebut, bahwa konsep integrasi usaha penggemukan yang dilakukan oleh para feedloter dengan usaha pembiakan harus bisa dilaksanakan. Jika tidak, dan Pemerintah konsisten dengan kebijakan tersebut, tentu perusahaan penggemukan akan dikenai sangsi. Pasalnya, sampai dengan saat ini respons para pengusaha sangat pasif, yaitu realisasi impor sapi indukan di akhir 2018 hanya 21.145 ekor atau tidak lebih 2% dari jumlah yang seharusnya diimpor sesuai ketentuan Permentan tersebut. Pasifnya respons para pengusaha terhadap kebijakan tersebut, terutama disebabkan oleh kerugian usahanya. Selain itu, tiada satu pun dukungan perbankan terhadap konsep Permentan tersebut.

Selebihnya program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting) yang digembar gemborkan berhasil, diduga kuat akan merugikan peternak jika impor daging dari India terus membanjiri pasar seperti saat ini. Pasalnya, dampak intervensi daging kerbau asal India, menyebabkan harga pasar daging sapi nasional tidak lagi menjadi perangsang bagi tumbuh kembangnya peternak budidaya sapi potong.

Di bidang persusuan pun, peternak rakyat mengalami persoalan yang memprihatinkan. Ancaman munculnya sekitar tujuh korporasi mega farm industri persusuan di negeri ini, yang tidak lagi melibatkan usaha peternakan rakyat, jelas-jelas akan melumpuhkan bisnis peternakan rakyat dibawah naungan GKSI. Disini pun tidak nampak adanya keberpihakan pemerintah, terutama dengan dicabutnya permentan 26/2017 menjadi permentan 30/2018 dan kemudian menjadi permentan 33/2018 dimana esensinya memberikan kebebasan kepada IPS untuk tidak bermitra dan tidak menyerap produksi peternakan rakyat.

KLUSTERING
Di era digitalisasi saat ini, konsep pembangunan industrialisasi peternakan masa depan tidak luput dari efisiensi usaha. Untuk memadukan system agribisnis dengan pengembangan usaha peternakan rakyat, Konsep ini bisa dilakukan melalui pola klustering, dimana para peternak rakyat yang berusaha sejenis dalam suatu kawasan (horizontal agribisnis). Bisa dilakukan oleh koperasi maupun kelompok dalam bentuk korporasi (bumdesa/koperasi). Misalnya, kegiatan perbibitan, perbesaran, penggemukan dan pemotongan (RPH). Kegiatan lanjutnya dari klustering ini dihubungkan oleh sistem aplikasi digital. Hubungan ini bersifat tertutup secara vertikal antar kelompok peternak kluster.

Hubungan usaha antar sub sistem bersifat kaptif, hal ini menunjukkan adanya kepastian atau jaminan dalam berusaha dan pasar. Konsep ini merupakan model industri peternakan masa depan yang menggabungkan konsep farming system dengan sistem agribisnis yang berkerakyatan…semoga.

Sumber: Bisnis Indonesia, 27 Februari 2019

Related Images: