Kronologis Gugatan kepada Ketua PATAKA sampai pada Persidangan

by January 11, 2019
Opini 0   183 views 0

Berikut ini kronologis gugatan PUSDATIN kepada Ketua PATAKA yang melahirkan Petisi Ragunan sampai pada persidangan di pengadilan.

Pertama, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, bertempat di sebuah rumah makan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, saya berinisiasi mengundang 30 orang individu/perwakilan organisasi/komunitas/asosiasi untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertanian. Dasar pertimbangannya adalah pencitraan surplus pangan yang berlebihan dan sudah tidak masuk nalar akal sehat, bertolak belakang dengan koreksi data BPS dan tidak sesuai dengan keadaan pasar yang menunjukkan adanya kelangkaan dan peningkatan harga. Petani dan Peternak banyak yang dirugikan akibat berbagai kebijakan Menteri Pertanian saat ini.

Surat undangan download


Kedua
, dari 30 yang diundang, yang hadir 22 orang. Dan setelah berdiskusi selama kurang lebih 2,5 jam akhirnya menyepakati terlahirnya petisi, bukan mosi tidak percaya. Petisi tersebut dinamakan Petisi Ragunan, yang berbunyi lengkap “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berkumpul bersama menyatakan pendapat bahwa telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang sudah dibuktikan oleh BPS. Atas pertimbangan tersebut Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan Menteri Pertanian”. Petisi Ragunan ditandangani oleh 20 orang.

Galeri foto kegiatan Petisi Ragunan

Liputan kegiatan Petisi Ragunan


Ketiga
, nama-nama 20 orang penandatangan Petisi Ragunan adalah sebagai berikut: Edy Wijayanto (Sapibagus), Budiyono (Komunitas Sapi Indonesia – KSI), Dean Novel (Jagung Patriot Pangan), Cuncun Wijaya (Asosiasi Petani Padi Nasional – APPN), Darwin Saragih (Perhimpunan Peternak Kambing Perah Indonesia – PERKAPIN), Sugeng Wahyudi (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional – GOPAN), Sigit Prabowo (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional – GOPAN), Kadma Wijaya (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara – PPUN), Alvino Antonio (Koperasi Pertanian Karya Agrisatwa), Tresno Wibowo (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara – PPUN), Guntur Rotua (Koperasi Peternak Unggas Mandiri), Agus Warsito (Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia – APSPI), A. Rizal (Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia – APSPI), Rio Erlangga (Petani Hortikultura), Ferry Kusmawan (Komunitas Sapi Indonesia – KSI), Irvan (Rumah Tani Indonesia – RTI), Saib Murtal (Petani Hortikultura), Toni J. Kristianto, Salamudin Daeng (AEPI), Yeka Hendra Fatika (PATAKA).

Petisi Ragunan


Keempat
. Rilis Petisi Ragunan disebarkan ke berbagai media cetak, online dan televisi dan telah menjadi viral.

Kelima. Pada hari Senin, 26 November 2018, saya (sendiri, bukan semua penandatangan petisi), mendapatkan somasi dari Kementerian Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian. Isi somasi pada intinya berisi dua hal, (1) perbuatan saya dinilai telah melanggar hukum karena telah dengan sengaja menyebarkan opini ke berbagai media yang mencemarkan nama baik Kementerian Pertanian dengan menyebutkan bahwa saya telah menuduh Kementerian Pertanian melakukan pembohongan data produksi pertanian; (2) saya diminta untuk mencabut dan memberikan pernyataan permintaan maaf di media yang memberikan Petisi Ragunan, dan saya diberikan waktu selama tiga hari (sampai 29 Nopember 2018).

Surat somasi dari Pusdatin Kementerian Pertanian


Keenam
, saya tidak bisa memenuhi permintaan somasi tersebut dengan pertimbangan (1) tuduhan somasi tidak sesuai dengan materi Petisi Ragunan; (2) saya hanyalah salah satu penandatangan petisi. Struktur petisi tidak ada ketua dan anggota. (3), karena saya merasa isi petisi adalah kebenaran (terlahir dari diskusi dan penilaian bersama), maka saya tidak bisa memenuhi somasi untuk memberikan permintaan maaf dan mencabut Petisi Ragunan.

Ketujuh, pada hari Jumat, 30 Nopember 2018. Saya dan penandatangan petisi, menyampaikan isi petisi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). ORI menerima isi petisi dan akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk keperluan internal ORI sendiri. Pada tanggal yang sama, Kementerian Pertanian melalui Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN), mendaftarkan gugatan perdata kepada saya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tuduhan “Perbuatan Melawan Hukum”, dengan nomor surat 549/PDT.G/2018/PN.JKT.TIM.

Konferensi Pers di Ombudsman RI


Kedelapan
, pada hari Rabu, 19 Desember 2018 saya menerima surat dari Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Atas surat itu saya diminta menghadap Pengadilan Tinggi Jakarta Timur pada hari Selasa, 8 Januari 2018.

Surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Materi Gugatan Pusdatin Kementerian Pertanian


Kesepuluh
, pada hari Selasa, 8 Januari 2018 saya bersama tim kuasa hukum saya, Haris Azhar, bersama puluhan para petani dan peternak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadiri persidangan atas gugatan PUSDATIN. Namun dalam gelar perkara tersebut pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan, dan sidang hanya membacakan surat pencabutan gugatan dengan nomor surat B.04/HK.410/A.3/01/2019 atas nama PUSDATIN oleh Hakim Ketua. Setelah itu sidang ditutup oleh Majelis Hakim. Setelah ditanyakan oleh kuasa hukum saya, ternyata surat pencabutan gugatan itu dibuat pada tanggal 2 Januari 2019.

Liputan persidangan gugatan

Galeri foto persidangan gugatan

Surat Kementan tentang pencabutan gugatan

 

Demikian kronologis gugatan terhadap Ketua PATAKA, Yeka Hendra Fatika, atas terbitnya Petisi Ragunan yang berakhir dengan dicabutnya gugatan oleh pihak penggugat, PUSDATIN Kementerian Pertanian.

 

Related Images: