Petani dan Belenggu Kemiskinan

by February 3, 2021
Opini 0   37 views 0
Entang Sastraatmadja

Oleh: Entang Sastraatmadja

Ada yang bilang, hidup di negeri ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri karena di sekitar kita masih terlihat adanya sebagian besar anak bangsa yang hidup dalam kubangan kemiskinan, dan sedap karena di sisi yang lain, kita saksikan ada pula sebagian kecil anak bangsa yang tengah merasakan nikmatnya pembangunan.

Korban dan penikmat pembangunan terlihat berbarengan dalam mengarungi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebuah fenomena kehidupan yang mestinya tidak boleh tercipta di atas tanah merdeka ini. Terlebih-lebih bila kita telah berikrar untuk bermartabat bersama.

Ketimpangan yang sangat jomplang, menyebabkan suasana pemerataan masih sulit terwujud. Pertumbuhan ekonomi pun kini merisaukan. Di tengah pandemic Covid-19, sampai quartal 3, rata-rata pertumbuhan jauh lebih rendah dari yang ditargetkan.

Kini tidak mungkin lagi kita akan bangga dengan pertumbuhan ekonomi antara 5-6%, namun yang tercipta justru bayang-bayang resesi yang tengah menimpa kita.

Sektor pembangunan umumnya tumbuh negatif. Hanya sedikit sektor yang masih tumbuh positip. Salah satunya adalah sektor pertanian.

Pertanian memang sektor yang tahan banting. Pada waktu terjadi krisis multi dimensional pada tahun 1997 lalu, tercatat hampir seluruh sektor tumbuh negatif.

Saat itu hanya sektor pertanian yang mampu tumbuh positif. Begitu pun yang terjadi sekarang dimana seluruh warga dunia tengah dilanda pandemi Covid-19.

Salah satu faktor yang membuat sektor pertanian tetap tumbuh positif, tentu saja karena ketangguhan para petani selaku pelaku utama dalam mengelola usaha taninya.

Para petani tetap bekerja keras dalam memacu produksi pertaniannya. Petani tetap bekerja habis-habisan untuk memberi makan kita semua. Inilah hebatnya petani kita.

Akan tetapi, di sudut lain kita pahami betul bahwa yang namanya kaum tani di negeri ini, masihlah belum pantas disebut hidup layak dan patut divonis selaku penikmat pembangunan.

Kaum tani, khususnya petani gurem dan petani buruh, terekam masih hidup memprihatinkan. Dari dulu mereka tetap terbelenggu kemiskinan. Suasana hidup melarat tetap menjadi trademark kehidupannya. Bahkan mereka pun cukup pas bila disebut selaku korban pembangunan.

Lahirnya UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terbukti belum mampu meningkatkan harkat dan martabat kaum tani. UU ini indah diatas kertas, tapi mengenaskan dalam penerapannya.

Banyak Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam UU ini belum dibuat. Kita tidak tahu persis mengapa Pemerintah terkesan enggan untuk melakukannya.

Makna perlindungan dan pemberdayaan dalam UU itu, tentu harus dibuktikan lewat pembelaan nyata kepada para petani beserta keluarganya. Satu hal mendesak untuk ditempuh adalah sampai sejauh mana kita mampu membebaskan petani dari jerat kemiskinan.

Bagaimana kita dapat secepatnya meraih suasana hidup sejahtera dalam kehidupan kaum tani. Dan terobosan cerdas seperti apa yang sepatutnya dijadikan solusi guna melahirkan para petani yang sejahtera?

Petani bangkit mengubah nasib, kerapkali tampil menjadi jargon yang membahana dalam perjuangan mensejahterakan petani. Para aktivis petani hampir tak pernah henti mengangkat isu kesejahteraan petani, sebagai salah satu prioritas dalam peta bumi pembangunan pertanian di Indonesia.

Sayangnya, sekali pun jargon ini terus berkumandang, ternyata dalam kenyataannya, para petani kita tetap hidup nelangsa. Kesejahteraan petani rupanya masih menjadi hiasan pidato para pejabat.

Terbelenggunya nasib dan kehidupan petani dalam jeratan kemiskinan, sudah saatnya menjadi perhatian serius kita bersama. Petani sudah waktunya mampu mengecap indah dan sedapnya pembangunan.

Petani bukan masanya lagi dinina-bobokan oleh alunan pidato pejabat bersuara merdu. Namun seirama dengan semakin majunya teknologi, mestinya petani pun mampu merasakan dampak keberadaan teknologi dalam kehidupan kesehariannya.

Kemauan politik Presiden Jokowi agar para petani mampu menghimpun diri dalam bentuk korporasi, rupanya belum ditindak-lanjuti oleh tindakan politik nyata di lapangan.

Para pembantu Presiden yang bertanggung jawab terhadap pembentukan korporasi ini, terlihat masih belum serius meluruskan keinginan Presiden Jokowi. Akibatnya, wajar-wajar saja jika Presiden pun menjadi geram.

Padahal, Presiden sangat optimis, jika korporasi petani dikelola dengan baik, kemungkinan besar yang namanya kesejahteraan petani di negeri ini bakal segera terwujud.

Walau terekam masih banyak tantangan untuk mewujudkan korporasi petani yang berkualitas, bukan berarti kita tidak perlu melangkah. Justru dengan segudang tantangan inilah kita wajib berikhtiar untuk mencari solusinya.

Kita ingin agar Kementerian Pertanian beserta mitra kerjanya, segera menerjemahkan keinginan Presiden diatas, melalui pengkajian yang mendalam soal korporasi petani ini.

Kalau boleh jujur, sebenarnya sudah banyak korporasi petani yang pantas dibilang sukses dalam menggerakkan kelompok atau gabungan kelompok petani. Peran dan kehadiran para penyuluh pertanian di tahap awal betul-betul sangat dimintakan.

Mereka diharapkan dapat menularkan pengalaman terbaiknya kepada para petani. Termasuk di dalamnya soal kemampuan mengorganisasikan kelembagaan petani agar tumbuh dan tampil menjadi lembaga ekonomi yang profesional. Tentu saja para petaninya pun harus mampu menjadi “petani pengusaha”.

Kini pokok masalahnya sudah sedikit tergambarkan. Kehidupan petani yang selama ini terbelenggu kemiskinan, sudah saatnya untuk dibebaskan dalam tempo yang sesegera mungkin. Petani pantas untuk hidup sejahtera.

Oleh karena itu, kepada siapa pun yang memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan kaum tani, mulai detik ini dituntut untuk segera berkiprah dan mewujudkannya.

Dengan demikian, jika korporasi petani diyakini sebagai langkah nyata solusinya, mari kita tumbuh-kembangkan di negeri ini. Ke arah sanalah seharusnya kita berpikir.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT)