Oleh: Nurhanif

Beberapa pekan terakhir, konsumen mulai resah. Di rak-rak supermarket, beras premium semakin sulit ditemukan. Sementara di pasar tradisional, pasokan masih ada, tetapi harga terus menanjak. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan gejala yang patut diwaspadai.

Ombudsman RI, melalui sidak yang dipimpin anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (8/8/2025) menemukan fakta mengejutkan di Karawang, salah satu lumbung padi nasional. Dari 23 penggilingan padi di Kecamatan Tempuran, 10 di antaranya berhenti beroperasi. Penyebabnya berlapis, yaitu persaingan usaha, stok gabah yang menipis, dan ketakutan pelaku usaha terhadap pengawasan hukum terkait mutu beras. Stok gabah di penggilingan hanya sekitar 5–10 persen dari kondisi normal. Penggilingan besar yang biasanya menampung 30 ribu ton per hari, kini hanya memegang sekitar 2 ribu ton per hari.

Menurut Khudori (inilah.com, Juli 2025), pola serapan gabah oleh Bulog menjadi salah satu faktor penyebab.  Gabah diserap secara masif, tetapi tidak langsung disalurkan ke pasar menyebabkan pasokan di level pedagang menipis. Dari total produksi nasional 18,76 juta ton (Januari-Juni 2025), penggilingan dan pedagang beras swasta hanya menguasai sekitar 600 ribu ton.

Guru Besar IPB, Dwi Andreas Santosa menegaskan idealnya pemerintah atau Bulog hanya menguasai 10 persen dari total beras yang beredar di masyarakat, sementara 90 persen dikelola oleh pelaku usaha. Saat ini, sebagian petani menahan gabah karena harga beras naik. Akibatnya, rantai pasok semakin tertekan. Dampaknya di pasar tradisional, harga beras kualitas rendah mencapai Rp12.000 per kilo, sementara beras premium tembus di atas HET sebesar Rp16.500 per kilo. Jika dibiarkan, ini memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Ombudsman memberikan rekomendasi strategis, yaitu Bulog segera melepaskan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menstabilkan harga beras dan memastikan distribusi hingga daerah terpencil. Pemerintah perlu memberikan rasa aman kepada pelaku usaha dengan pembinaan standar mutu, bukan melakukan penindakan ketat yang membuat penggilingan takut beroperasi. Selain itu, menunda sementara penerapan aturan Perbadan No.2 tahun 2023 terkait mutu beras. Ini bertujuan agar stok beras di gudang Bulog yang merupakan sisa impor tapi masih layak konsumsi dapat disalurkan ke masyarakat.

Menjadi pertanyaan publik akhir-akhir ini adalah apakah benar stok beras di Indonesia aman? Mengingat kondisi di lapangan memperlihatkan harga beras yang terus naik. Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) stok CBP mencapai 3.934.000 ton, dan stok di komersial sebanyak 12.545 ton. “Kami pastikan stok aman. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, stok ada 3,9 juta ton. Jadi pasokan beras kita aman, lebih dari cukup,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Rabu, 13/8/2025 (CNBC Indonesia).

Kendala sebenarnya terletak pada distribusi. Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disiapkan pemerintah sebanyak 1,3 juta ton untuk Juli–Desember 2025, nyatanya baru tersalur minim dan mayoritas hanya lewat bazar murah. Padahal, beras subsidi ini harus masuk ke pasar secara masif agar harga bisa benar-benar terkendali.

Survei PATAKA membuktikan, beras SPHP efektif menekan harga jika jumlahnya cukup dan mudah diakses masyarakat. Situasi ini menjadi alarm keras bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal stok, tetapi juga distribusi yang lancar dan ekosistem yang sehat. Petani terlindungi, pelaku usaha aman, dan konsumen mendapatkan harga wajar. Tanpa intervensi cepat, krisis beras bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan.