Oleh: Nur Hanif

Sejarah mengajarkan satu hal penting, kekuatan sebuah bangsa pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya menjamin pangan bagi rakyatnya. Hari ini, pangan tidak lagi sekadar urusan ekonomi, tetapi telah berubah menjadi isu keamanan nasional dan bahkan senjata geopolitik antarnegara. Dunia sedang memasuki fase penuh ketidakpastian, ditandai oleh ancaman perang, krisis iklim, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok global. Dalam kondisi seperti ini, setiap negara dituntut untuk menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama.

Karena itu, menjadi sangat masuk akal ketika Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama dalam Asta Cita pemerintahannya. Dan, pada 7 Januari 2026, di acara panen raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada pangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, naik 13,36 persen dari tahun 2024. Sementara konsumsi nasional tahun 2025 sekitar 31,19 juta ton, sehingga terdapat surplus sebesar 3,52 juta ton. Tidak hanya beras, Indonesia juga telah mencapai swasembada gula dan jagung. Dalam proyeksi neraca pangan tahun 2026 berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), carry over gula konsumsi tercatat sebesar 1,4 juta ton, dengan estimasi produksi sekitar 2,7–3 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional sebesar 2,8 juta ton. Untuk jagung, carry over mencapai 4,5 juta ton, estimasi produksi sekitar 18 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 17 juta ton. Karena itu, untuk tiga komoditas pangan strategis ini, pemerintah memutuskan menutup keran impor.

Capaian ini tidak sekadar bermakna surplus angka produksi. Terutama untuk beras, keberhasilan ini memiliki makna politik dan strategis yang jauh lebih dalam. Di bawah kepemimpinan Kementerian Pertanian saat ini, Indonesia bukan hanya mampu menghentikan impor beras, tetapi juga mulai menatap peluang ekspor. Indonesia seakan mengulang kembali kejayaan pangan yang pernah diraih empat dekade lalu. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan cadangan mencapai 2 juta ton. Bahkan pada 1985, Indonesia memperoleh penghargaan internasional dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan menyerahkan bantuan beras kepada negara-negara di Afrika.

Lebih dari itu, swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan baru tercapai dalam empat hingga lima tahun, kini, berkat tangan dingin Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mampu diwujudkan hanya dalam waktu satu tahun. Tidak hanya stok pangan yang meningkat, sektor pertanian kini menjadi salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kontribusi sebesar 14,35 persen (TW III 2025). Ekspor produk pertanian pun melonjak hingga 42,19 persen pada tahun 2025. Pada saat yang sama, Nilai Tukar Petani (NTP) per Desember 2025 mencapai angka 125,35, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pangan itu soal kedaulatan, bukan sekadar statistik.

Tingginya NTP dan meningkatnya stok pangan terutama beras secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tidak hanya karena hasil dari serangkaian kebijakan struktural, yaitu reformasi tata kelola pupuk subsidi, perbaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP), penguatan peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani, percepatan tanam, serta pembenahan data dan distribusi. Namun, juga disebabkan oleh peningkatan luas panen dan kondisi iklim Indonesia yang mendukung.

Pemerintah menyadari bahwa pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama dan menyumbang sekitar 10 persen dari total biaya produksi. Karena itu, per 22 Oktober 2025, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi diturunkan sebesar 20 persen. Tidak hanya itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025, tata kelola pupuk subsidi dibenahi agar petani semakin mudah mengaksesnya. Amran juga memastikan distribusi pupuk subsidi tidak diselewengkan, antara lain dengan menindak tegas kios yang terbukti melanggar serta membuka kanal pengaduan bagi petani.

HPP GKP pun ditetapkan sehingga petani memiliki kepastian harga atas gabah yang mereka hasilkan. Jika sebelumnya petani selalu dihantui kekhawatiran harga gabah jatuh saat panen, maka melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi (any quality). Dampaknya jelas, petani semakin bergairah menanam, pendapatan mereka membaik, dan pada akhirnya produksi pangan, terutama beras terus meningkat.

Menurut Khudori, kenaikan produksi padi disebabkan juga karena adanya penambahan luas panen sekitar 1,29 juta hektar. Faktor alam pun mendukung kenaikan produksi padi di tahun 2025. Hujan selalu tersedia sepanjang tahun, sehingga wilayah-wilayah yang biasanya sulit air atau mengalami keterbatasan air pun bisa ditanami dan dipanen.

Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa stok beras saat ini merupakan salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan, pada tahun 1984 dan 1997, stok tertinggi nasional hanya berada di kisaran 3 juta ton. Ia berharap swasembada yang diraih saat ini berkelanjutan, tidak seperti periode-periode sebelumnya yang hanya bertahan sesaat.

Karena itu, kebijakan nasional sudah seharusnya difokuskan pada penguatan ketahanan pangan. Swasembada pangan harus dijaga keberlanjutannya, tidak hanya jadi euforia sesaat. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian tinggi, terjadinya fragmentasi ekonomi, dan meningkatnya risiko geopolitik, hanya bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri yang benar-benar berdaulat.