Lokakarya: REVIEW KEBIJAKAN STABILISASI PANGAN (BERAS) 2017 Sinkronisasi Program BPNT dan Ketahanan Pangan Narasumber: Ichsan Firdaus, S.P., M.S. (Komisi IV DPR-RI) A. Alamsyah Saragih (Ombudsman Republik Indonesia) Drs. Djarot Kusumayakti, M.M. (Direktur Utama Perum
Lokakarya Review Kebijakan Stabilisasi Pangan (Beras) 2017: Sinkronisasi Program BPNT dan Ketahanan Pangan Info lebih lanjut: Vinda (0813 8036 1066)
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili permohonan banding 11 perusahaan terkait kartel ayam. Dalam pertimbangannya, hakim menilai tindakan perusahaan tersebut dalam melakukan afkir dini sebagai bentuk kepatuhan pada pemerintah. “Afkir dini merupakan instruksi
Bisnis.com, JAKARTA—Pengadilan Negeri Jakarta Barat membatalkan putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016 terkait dengan pengaturan produksi bibit ayam pedaging (Broiler) dan membebaskan 12 perusahaan dari denda adminitrasi mencapai Rp119,67 miliar. Ketua Majelis Hakim Agus Setiawan mengatakan setelah
DALAM RANGKA HARI PETERNAK NASIONAL KE-1 28 NOVEMBER 2017 Kongres Peternak Rakyat Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2016 yang lalu di Jakarta, telah menghasilkan putusan antara lain Pembentukan Dewan Peternak Rakyat Nasional
Kompas, 14 September 2017 Pemerintah telah menerbitkan peraturan terbaru dan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) baru untuk beras yang berlaku mulai 1 September 2017. Pemerintah menetapkan HET beras dibedakan menurut kualitas beras dan wilayah
Kompas, 12 September 2017 Setelah hampir tiga tahun, kebijakan ekonomi perberasan Kabinet Kerja seakan tak beranjak signifikan. Strategi peningkatan produksi dan stabilisasi harga beras belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memenuhi janjinya: menerbitkan aturan perberasan, menyusul pencabutan Permendag No. 47/2017 yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) beras. Jika di aturan lama HET berlaku buat semua jenis beras, beleid baru membedakan
Jakarta, Jum’at 08 September 2017. Menyadari betapa pentingnya fungsi sertifikat tanah sebagai; bukti kepemilikan, kepastian hukum atas tanah, mengurangi sengketa, dan menarik minat investor karena ada kepastian hukum atas lahan yang akan digunakan, juga
PATAKA (Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi), APDI (Asosiasi Pedagang Daging Indonesia), LSPPI (Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia) “KONFERENSI PERS : TINJAUAN KEBIJAKAN PETERNAKAN SAPI INDONESIA” Sebuah Talkshow untuk mempresentasikan hasil riset terkini tentang
