Pemerintah Buka Lebar Pintu Investasi Ternak Sapi

by February 19, 2018
Opini 0   172 views 0
oleh I Ketut Diarmita
(Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian)

 

Pemerintah membuka lebar bagi swasta yang berniat investasi di bidang peternakan. Untuk memudahkan kalangan dunia usaha menanamkan modal, pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai regulasi.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita mengatakan, pemerintah sebenarnya telah berupaya mempercepat peningkatan populasi sapi potong di dalam negeri dengan meningkatkan anggaran. Bahkan sejak tahun 2017 alokasi APBN difokuskan kepada Upsus SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting).

Namun Ketut mengakui, jika terlalu mengandalkan pembiayaan subsektor peternakan dari anggaran pemerintah, maka sangat tidak memadai, serta bukan pilihan yang bijaksana. Apalagi mengingat semakin besar beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah untuk membiayai pembangunan keseluruhan sektor.

Untuk itu, pemerintah mendorong peran swasta untuk ikut andil dalam pembangunan sub sektor peternakan melalui pengembangan investasi dan kemitraan. Peran swasta, terutama investor sangat diharapkan untuk menjembatani usaha peternakan dalam skala usaha yang lebih besar dan menguntungkan.

“Perlu adanya dukungan semua pihak untuk mendukung subsektor peternakan. Tidak hanya dari pemerintah, tapi juga pihak swasta serta masyarakat pada umumnya,” katanya di Jakarta.

Pemerintah kata Ketut, telah melakukan berbagai upaya membuka peluang investasi mendorong minat investor di bidang peternakan. Serangkaian kebijakan investasi dan permodalan, serta potensi pengembangan pembibitan di Indonesia melalui langkah-langkah fasilitasi pajak penghasilan, serta kemudahan perijinan usaha.

“Kami juga terus mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten serta investasi swasta mengembangkan HPT melalui penyediaan lahan/penanaman HPT,” katanya. Pengembangan HPT untuk pengembangan sapi potong dilakukan melalui pengembangan padang penggembalaan dengan mengoptimalkan lahan ex-tambang pasca reklamasi dan kawasan padang penggembalaan.

Dalam pengembangan HPT, Ditjen PKH bersama Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan telah melakukan pengembangan padang penggembalaan seluas 5.834 ha sejak tahun 2013-2016. Lokasinya tersebar di sembilan provinsi, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua Barat. “Saat ini kami sedang mengidentifikasi potensi 193.769 ha, serta telah dilakukan Survey Investigation and Design (SID) di lahan seluas 10.994 ha,” ujarnya.

Hingga kini perusahaan yang telah melakukan investasi, baik baru maupun perluasan sejak tahun 2015-2017 cukup banyak. Di Jawa ada tujuh perusahaan yaitu, PT. Sri Hatmini, PT. Sae Abadi Santoso, PT. Putra Jaya Raharja, PT. Sijiro Indonesia, PT. Green Fields Indonesia, PT. Pramana Austindo Mahardinka, dan PT. Santori.

Sedangkan di luar Jawa sekitar 16 perusahaan yaitu   PT. Pangan Sari Utama Mitra, PT. Papua Utama Mitra, PT. Asiabeef Biofarm Indonesia, PT. Biofarm Plantation, PT. Juang Jaya Abdi Alam, PT. Ziong dan PT. Agro Ternakindo Terpadu Jaya.

Selain itu, ungkap Ketut, PT. Elders Indonesia, PT. Green Agricultural Development,  PT. Nusantara Tropical Farm, PT. Puri Purnama Delod-Yeh, PT. Sumba Stock Feed, PT. Austasia Stock Feed, PT. Mitra Agro Mandiri Abadi, PT. Sae Abadi Santoso, dan PT. Ultra Sumatera Dairy Farm.

PERMUDAH REGULASI

Ketut menjelaskan, untuk mendorong investasi pemerintah juga memfasilitasi melalui regulasi dan deregulasi. Diantaranya, Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman. Dalam Perpres tersebut, bidang usaha peternakan sapi, baik potong maupun perah tidak termasuk yang diatur. Artinya, terbuka baik bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun bagi Penanaman Modal Asing (PMA).  

Selain itu sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah, bidang usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal mendapatkan fasilitasi pengurangan pajak.

“Agar lebih mudah diimplementasikan kami telah mengusulkan revisi ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu revisi bidang usaha menjadi pembibitan dan pembiakan sapi potong, pembibitan sapi perah dan budidaya sapi perah,” tuturnya.

Dengan demikian, swasta yang ingin berinvestasi di bidang peternakan akan mendapatkan fasilitas pengurangan pajak sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 20l6. Namun bagi perusahaan importir susu dan Industri Pengolahan Susu (IPS), pemerintah telah mewajibkan adanya kemitraan dengan peternak sesuai Permentan No. 26 tahun 2017.

Ketut menjelaskan, investasi bidang peternakan sapi selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Misalnya, nilai investasi PMDN pada tahun 2013 masih sebesar Rp 25,8 miliar, pada tahun 2017 hingga September naik mencapai Rp 76,1 miliar. Sedangkan PMA dari 16,65 juta dolar AS (tahun 2014), naik menjadi 18,99 juta dolar AS (2016).

KERJASAMA PEMDA-PERBANKAN

Selain itu ungkap Ketut, pemerintah terus mendorong peran aktif, serta sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perbankan dengan investor untuk pengembangan sapi potong melalui program 1 juta ekor sapi. Kerjasama ini diharapkan dapat berjalan mulai tahun ini dan dapat mencapai target tiga sampai lima tahun ke depan.

“Kerjasama ini untuk mendorong perbankan agar lebih ekspansif dalam pembiayaan peternakan, termasuk merumuskan skim pembiayaan yang sesuai karakteristik peternakan,” katanya.

Ketut mengakui, sampai kini KUR khusus peternakan rakyat yang sesuai karakteristik usaha peternakan sapi baru untuk penggemukan sapi potong dan budidaya sapi perah.  Sedangkan, untuk pembibitan dan pembiakan sapi bunga sekitar 7% masih terlalu tinggi.

Karena itu Ketut berharap ada penambahan subsidi bunga, khusus untuk usaha pembibitan dan pembiakan sapi, sehingga bunga yang dibayar peternak paling tidak menjadi 3-4% dengan grace periode minimal 3 tahun. Dengan jangka waktu pinjaman maksimal 10 tahun dan subsidi bunga maksimal 7 tahun.

Contoh sinergi dengan Pemda yang sudah berjalan adalah kerjasama utara-utara yang dilakukan empat bupati, yaitu Bupati Buol Sulawesi Tengah, Bupati Bone Bolango Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara Gorontalo dan Bupati Bolmong Utara Sulawesi Utara. “Keempat bupati tersebut sepakat menjadi produsen ternak sapi di Indonesia Timur dalam menjawab kebutuhan konsumsi daging sapi tanah air yang masih impor,” tegasnya.

Ketut mengatakan, kerjasama ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang disaksikan Menteri Pertanian RI. Isi kesepakatan antara perbankan dengan pemerintah daerah adalah bekerjasama dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui kegiatan yang diperlukan. Antara lain, penyediaan fasilitas pembiayaan kredit usaha rakyat dan membantu penyediaan lahan peternakan sapi beserta kemudahan perijinan.

“Dalam kerjasama ini diharapkan pemerintah daerah mengembangkan kemitraan antara investor dan peternak dengan menggunakan pembiayaan dari perbankan,” ujarnya.

Kerjasama dikembangkan, baik untuk pembiakan maupun penggemukan. Usaha pembibitan/pembiakan cashflow-nya relatif lama, sehingga jika dipadukan dengan penggemukan akan lebih menguntungkan bagi peternak.

Hingga saat ini, ungkap Ketut, ada empat perbankan yang sudah menandatangani nota kesepahaman dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertama, PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggi (Jawa Timur) dan Kabupaten Karo (Sumatera Utara). Kedua, PT. Bank BRI Agro dengan Pemerintah Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur).

Ketiga, PT. Bank BPD Nagari dengan Pemerintah Kabupaten Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Kota Payakumbuh (Sumatera Barat). Keempat, PT. Bank BPD Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten Paser dan Kutai Timur (Kalimantan Timur).

Dalam kerjasama ini menurut Ketut, pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan lahan, memberi kemudahan perijinan sesuai kewenangannya, dan menyiapkan peternak mitra. Sedangkan investor, selain sebagai inti dalam kerjasama inti plasma, juga sebagai avalis dalam penjaminan pembiayaan untuk peternak mitra kepada perbankan, atau sebagai offtaker (penjamin pemasaran).

Sementara perbankan meningkatkan perannya dalam memfasilitasi usaha peternakan sapi dengan memanfaatkan KUR dan pengembangan skim program lainnya sesuai karakteristik usaha peternakan sapi. Adapun peternak sebagai plasma dapat menerima ternak dari investor dengan pola bagi hasil. “Peternak juga dapat memanfaatkan KUR untuk pembelian ternak dan pembiayaan usaha dengan investor sebagai avalis dan atau off taker,” kata Ketut.

Untuk mendukung program ini, Ketut mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mendukung dalam membangun Instalasi Pembibitan Ternak Unggul dan HPT disetiap wilayah pengembangan.

Ketut menjelaskan, program lain untuk mendorong investasi  adalah program asuransi usaha ternak sapi yang dapat diakses secara swadaya oleh pelaku usaha, dan adanya fasilitasi bantuan premi bagi peternak kecil. Selain itu, kebijakan pemerintah mendorong perusahaan feedloter untuk pembiakan sapi indukan (ketentuan 5:1 Permentan Nomor: 49 Tahun 2016).

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan tidak produktif untuk diubah menjadi area pemanfaatan lahan (APL) untuk pengembangan sapi, pengembangan integrasi sapi dengan perkebunan dan kehutanan, serta kerjasama Utara-Utara dengan koordinasi dengan Pemda dan swasta. Misalnya, rencana pengembangan sapi di Kepulauan Aru.

KENDALA INVESTASI

Ketut mengakui, untuk menarik investasi peternakan sapi ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, status lahan yang tidak jelas. Solusinya RTRW di daerah harus jelas dan komitmen pemerintah daerah dalam penerapannya harus tegas, serta status lahan harus clear and clean.

Selain itu perlu diefektifkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Kedua, infrastruktur. Solusinya harus ada dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur dasar yang diperlukan seperti jalan, listrik dan sumber air bersih.

Ketiga, pengembangan persapian, khususnya pembibitan dan pengembangbiakan yang kurang diminati pelaku usaha/investor karena alasan pengembalian modal yang lama dan resiko usaha relatif tinggi. Solusinya diperlukan kebijakan insentif dari pemerintah untuk merangsang investor dalam bentuk fasilitasi pengurangan pajak penghasilan yang lebih implementatif dan pembebasan/penurunan bea masuk indukan. “Kedua insentif ini sedang diusahakan Ditjen PKH,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketut menegaskan, untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan cita-cita menjadi lumbung pangan dunia, hanya dapat dicapai dengan loncatan populasi. Loncatan populasi ini diharapkan dapat dicapai melalui Upsus SIWAB dan penambahan betina produktif.

Upsus SIWAB bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui optimalisasi reproduksi indukan. Yakni, dengan inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif.

TAMBAHAN INDUKAN

Ketut mengatakan, penambahan betina produktif dilakukan dengan impor indukan. Penambahan sapi indukan impor tahun 2018 direncanakan sebanyak 15.000 ekor. Sapi indukan itu akan didistribusikan ke 24 provinsi.

Pengembangannya difokuskan pada 6 UPT Pusat Ditjen PKH, yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Pelaihari, BB Veteriner Maros, 39 UPTD, dan Padang Penggembalaan milik pemerintah daerah.

Penambahan indukan impor juga dilakukan swasta, utamanya dalam memenuhi rasio impor satu ekor betina produktif berbanding lima ekor bakalan sesuai Permentan No. 2 Tahun 2017. “Harapan saya kedua upaya strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2018 ini. Untuk itu dukungan Pemerintah Daerah beserta jajarannya, feedloter selaku importir, dan masyarakat peternak sapi kerbau sangat kami harapkan,” ujar Ketut.

Sesuai dengan grand design pengembangan sapi dan kerbau tahun 2045, pada tahun 2022 selain dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri juga sudah mulai merintis ekspor. Hal ini bukanlah hal yang mustahil, terbukti pada tahun ini sudah dilakukan rintisan ekspor daging sapi wagyu ke Myanmar.

Selain itu, dalam rangka mempercepat peningkatan produksi daging, Ditjen PKH telah mulai melakukan pengembangan sapi Belgian Blue (BB) yang memiliki prosentase karkas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sapi lain. “Kami sangat mengharapkan dan “menantang” investor usaha pembiakan sapi, tidak hanya di penggemukan, termasuk pengembangan sapi Belgian Blue bersama pemerintah.” tegasnya.

Pengembangan sapi ras baru, Belgian Blue sementara ini difokuskan untuk menghasilkan bibit betina dan jantan unggul  selama lima tahun dimulai tahun 2018-2022. Pengembangan sapi tersebut menggunakan embrio dan semen beku impor melalui Transfer Embrio (TE) dan Inseminasi Buatan (IB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian.

Ditjen PKH juga mengadakan kesepakatan bersama dengan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada dan Insititut Pertanian Bogor untuk pengembangan SDM, Iptek dan inovasi pengembangan BelgianBlue di Indonesia. Target kelahiran sampai tahun 2019 sebanyak 1.000 ekor, yaitu 500 ekor pada tahun 2018 dan  500 ekor pada tahun 2019. Pada tahun 2018 pelaksanaan IB sebanyak 15 ekor dan TE 302 ekor, dan telah lahir hasil IB tahun 2017 sebanyak 17 ekor  dan TE 2 ekor.

Hal lain yang menjadi harapan pemerintah, lanjut Ketut, adalah mengangkat peternak kecil lebih sejahtera dan mampu bersaing, melalui peningkatan skala usaha dan korporasi. Dengan demikian, prosentase peternak kecil semakin menurun menjadi peternak menengah/besar. “Dengan berkembangnya usaha persapian juga akan berdampak pada bertambahnya peluang lapangan kerja,” katanya.

Untuk itu, Ketut berharap Kemenko Ekuin dan Kementerian Keuangan memberikan KUR, khusus pembibitan/pembiakan sapi dengan bunga 3-4% dengan grace periode minimal 3 tahun. Jangka waktu pinjaman maksimal 10 tahun dengan subsidi bunga maksimal 7 tahun.

Ketut juga mengakui, pengembangan sapi perah juga tidak kalah penting. Sapi perah yang merupakan “dual purpose” sebagai penghasil daging dan susu, sangat strategis dikembangkan untuk peternakan rakyat. Hal ini karena adanya pendapatan harian dari produksi susu.

Karena itu pemerintah mengajak pelaku usaha untuk melalukan investasi di bidang usaha sapi perah. Selain itu, mewajibkan IPS dan importir susu untuk bermitra dengan peternak mengembangkan peternakan sapi perah sesuai amanat Permentan Nomor 26 tahun 2017.

DIVERSIFIKASI KONSUMSI PROTEIN

Bukan hanya mendorong peningkatan populasi sapi, pemerintah saat ini terus mendorong masyarakat untuk diversifikasi konsumsi protein hewani. “Jadi masyarakat tidak hanya mengkonsumsi daging sapi atau kerbau saja, bisa daging ayam, telur, daging kambing/domba dan kelinci, bahkan ikan yang jumlahnya sangat melimpah,” katanya.

Untuk mewujudkan swasembada protein hewani tersebut, selain melalui pengembangan sapi potong dan sapi perah, pemerintah juga berupaya mengembangkan peternakan kerbau, kambing, domba, unggas (ayam, itik, burung puyuh) dan kelinci.

Penyediaan pangan hewani asal ternak berupa daging, telur dan susu dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan mendorong terciptanya generasi atau sumber daya manusia berkualitas di masa mendatang. Untuk itu, perlu upaya peningkatan konsumsi protein hewani asal ternak melalui promosi. 

Pemerintah juga terus mendorong pelaku usaha untuk ekspor. Pengembangan kambing dan domba, dewasa ini didorong untuk peningkatan produksi yang berkualitas dan dapat bersaing untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri (Malaysia, Brunai Darusalam, Singapura sampai Timor Tengah).  

Demikian juga dengan ayam ras yang berpotensi over produksi terus didorong dan diarahkan untuk ekspor, baik produk olahan maupun DOC-nya. Setelah dapat menembus ekspor ke Papua New Guniea dan Myanmar, pengembangan pasar ekspor daging ayam ras diarahkan ke pasar Jepang dan Timor Leste.  *****

 

Data BKPM, investasi baru dan perluasan pada tahun 2015 – 2017 (Triwulan III)

No Asal Investor Perusahaan
1 PMDN PT. Pangan Sari Utama Mitra, PT. Papua Utama Mitra, PT. Putra Jaya Raharja, PT. Sae Abadi Santoso, PT. Santosa Agrindo, PT. Sri Hatmini, PT. Austasia Stock Feed, PT. Mitra Agro Mandiri Abadi, PT. Ultra Sumatera Dairy Farm.
2 PMA PT. Asiabeef Biofarm Indonesia, PT. Biofarm Plantation, PT. Juang Jaya Abdi Alam, PT. Mega Rejeki Alam, PT. Sijiro Indonesia, PT. Ziong, PT. Agro Ternakindo Terpadu Jaya, PT. Elders Indonesia, PT. Green Agricultural Development, PT. GreenFields Indonesia, PT. Nusantara Tropical Farm, PT. Pramana Austindo Mahardinka, PT. Puri Purnama Delod-Yeh, dan PT. Sumba Stock Feed.

 

Related Images: