JAKARTA – Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Ali Usman menegaskan, desas-desus data jagung surplus sebesar 2,37 juta ton oleh Kementan sama sekali tidak mendasar, di tengah melambungnya harga jagung mencapai Rp6.200/kg.

Padahal, lanjutnya, aspirasi yang disampaikan peternak layer Suroto di Blitar sudah jelas meneriakkan mahalnya harga jagung langsung kepada presiden. Sampai-sampai presiden langsung menurunkan harga jagung menjadi Rp4.500/kg khusus ke peternak layer.

Kendati demikian, per 21 September 2021, realisasi bantuan harga jagung wajar kepada peternak layer di wilayah Blitar, Kendal, Lampung dan asosiasi Pinsar Petelur Nasional atau PPN masih minim. Jumlah subsidi tersalurkan hanya 1.000 ton dari 30.000 ton yang dijanjikan presiden.

“Sedangkan Kementan masih bersikukuh bahwa jagung surplus, tetapi harganya masih tinggi di berbagai daerah, terutama di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan dan Jawa,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima, Jakarta, Selasa (21/9).

Jika memang data surplus itu benar, sambungnya, semestinya harga jagung di lapangan lebih murah, bukan sebaliknya. Lantas, Ali pun mempertanyakan polemik dan desas-desus persoalan data jagung surplus akan berlanjut hingga kapan.

Pasalnya, kata Ali, Presiden Joko Widodo baru mengetahui masalah jagung dari aksi nekat Suroto membentangkan poster di Blitar. Pemerintah mengira harga jagung baik-baik saja karena Kementan terus menyampaikan surplus.

Pataka pun berharap, pemerintah segera menyudahi polemik data jagung surplus. Bahkan, ia menyarankan agar DPR RI bisa langsung mengambil langkah strategis mengadakan RDP dengan Kementan, Kemendag, Kemenko Ekonomi dan BPS.

“Guna menghitung supply-demand dan neraca jagung nasional. Sehingga persoalan segera berakhir dan mencapai kesepatakan bahwa data Jagung ke depan harus dikelola oleh BPS, tidak lagi diklaim sepihak Kementan,” terangnya.

Ali juga mengingatkan agar pemerintah membuang ego sektoral jauh-jauh. Sudah seyogianya, Kementan berkoordinasi dengan pihak terkait manakala menemui masalah, sehingga terjadi harmonisasi petani-peternak.

Apalagi, petani dan peternak merupakan salah satu bagian penting penggerak ekonomi negara. Keduanya saling membutuhkan dan jangan saling menekan harga.

“Inilah momentum harmonisasi stakeholder perunggasan layer. Baik petani, peternak, pelaku usaha jagung, distributor jagung dan industri pakan,” pungkasnya.

Perluas Anggaran Jagung
Sebelumnya, legislator juga telah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan alokasi anggaran perluasan tanaman jagung. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, agar pemenuhan kebutuhan jagung dalam negeri bisa terpenuhi.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk mematok harga jagung di kisaran Rp4.000/kg tidak akan bertahan lama jika hanya mengandalkan stok dari Badan Urusan Logistik/Bulog.

“Tentu kalau ingin mengintervensi pasar, siapkan Bulog untuk menurunkan jagungnya ke pasar, bukan Kementan. Saya kira, Kementan tidak memegang stok jagung. Itu pun kalau ada jagungnya dan seberapa lama Bulog bisa mengintervensi pasar?,” ujar Suhardi, Senin (20/9).

Anggota F-Demokrat tersebut mengasumsikan, apabila Bulog memiliki satu juta ton, pemerintah dapat memengaruhi harga jagung di pasaran selama 3–4 bulan mendatang.

Persoalan mendasar, harga pasti akan naik kalau permintaan lebih besar daripada penawaran. Jadi, tidak akan bisa kalau tidak didorong perluasan tanaman jagung.

Selain itu, ia melihat bahwa anggaran yang dialokasikan saat ini belum memberikan support besar pada jagung. Hal itu Suhardi maklumi karena alokasi anggaran Kementan tiga tahun terakhir terus melandai, dari Rp22 triliun menjadi tinggal Rp14,5 triliun.

“Jadi, saya kira presiden juga harus mempertimbangkan instruksinya dengan alokasi anggaran di sektor yang kita harapkan, (untuk) bisa menopang pertanian di Indonesia ini,” tandas Suhardi.

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin turut mempertanyakan mengenai hasil pertemuan presiden dan Kementan, yang menghasilkan kesepakatan untuk mematok harga jagung dengan kisaran Rp4000/kg.

Anggota Fraksi PDI-P DPR RI itu menilai, data produksi jagung yang ada saat ini masih kacau, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut dari Kementan. 

Berdasarkan data Kementan hingga pekan ketiga September 2021, total stok jagung nasional berada di kisaran 2,67 juta ton. Asumsinya, jumlah stok sebanyak itu mampu bertahan hingga 60 hari atau sekitar 44.310 ton/hari.

Rinciannya, stok itu tersebar di Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (802.962 ton), pengepul (735.223 ton), agen (419.278 ton), eceran (285.040 ton), dan usaha lain (273.172 ton). Kemudian, di tingkat grosir (94.424 ton), nirlaba (29.795 ton), pengolahan (20.725 ton), rumah tangga (14.053 ton), serta distributor (29 ton).

Sumber