OUTLOOK PEMBANGUNAN PERTANIAN 2025: “Mewujudkan Swasembada Beras di Tengah Permasalahan Produksi dan Harga Beras yang Fluktuatif, Mungkinkah?”

Jakarta – Senin (23/12/2024) Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) mengadakan Webinar Diskusi Publik dengan tema “Outlook Pembangunan Pertanian 2025: Mewujudkan Swasembada Beras di Tengah Permasalahan Produksi dan Harga Beras yang Fluktuatif, Mungkinkah?”. Kegiatan webinar tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintahan, Akademisi, Praktisi, Pemerhati Pertanian, Kelompok Tani, jurnalis, Mahasiswa, dan Masyarakat. Hadir sebagai narasumber dalam pemaparan tersebut adalah Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos., M.M (Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional), Dr. Happy Suryati, S.P., M.Si. (Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Monitoring Sertifikasi Benih, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian), Epi Sulandari, S.Si., M.E. (Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog), dan Khudori (Pengamat Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indoesia) Ekonomi Pertanian). Adapun moderator dalam diskusi publik tersebut adalah Dr. Doni Yusri (Dosen IPB University, Pengamat Pertanian).

Ferry Sitompul, selaku Ketua PATAKA dalam pembukaannya memaparkan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun kedepan dan siap menjadi lumbung pangan dunia, untuk mendukung program swasembada pangan tersebut pemerintah sudah mengalokasikan anggara mencapai Rp 139,4 triliun. Kementan telah menyiapkan beberapa langkah strategis pencapaian swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo diantaranya dengan melalui beberapa program, yaitu cetak sawah seluas 3 juta hektare dalam waktu 3-4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tertier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam hingga panen. Terdapat tiga pilar ketahanan pangan yang perlu diperhatikan yaitu: ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia, dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Adapun permasalahan ketahanan pangan saat ini mencakup 5 hal utama, diantaranya: masalah produksi, distribusi, tataniaga, pasar global, serta ketersediaan dan keterjangkauan. Mengingat pentingnya swasembada pangan bagi Indonesia dan tantangan yang dihadapi, maka tema seminar ” Mewujudkan Swasembada Beras di Tengah Permasalahan Produksi dan Harga Beras yang Fluktuatif, Mungkinkah?” dinilai sangat relevan. Hasil dari forum diskusi ini menjadi bahan advokasi dan saran masukan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Swasembada Beras yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai pemantik diskusi, Direktur Riset PATAKA memaparkan hasil Survei “Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional 2024”. Pada pemaparannya, terdapat informasi bahwa: 1) Pada periode Desember 2024 terjadi penurunan produksi di wilayah amatan sekitar 14%-15% dan penurunan produktivitas sekitar 9%. Beberapa pemicunya diantarana meningkatnya serangan OPT sebesar 19,4%, masih terdapat kekeringan di wilayah amatan sekitar 51% dan adanya konversi lahan sawah sekitar 10-15%. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas hasil panen masih sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti kondisi alam, OPT dan konversi lahan; 2) Harga jual gabah petani meningkat rata-rata 1,41% per bulan dari Mei hingga Desember 2024. Sementara Harga beli gabah di pengepul meningkat rata-rata 1,58% per bulan, dan harga jual gabah di pengepul meningkat 0,35% per bulan. Kemudian untuk harga beli gabah di penggilingan meningkat rata-rata 1,53% per bulan, dan harga jual beras penggilingan meningkat rata-rata 0,65% per bulan. 3) Pada bulan Mei-Juli dan November 2024, harga GKP petani berada di bawah HPP, Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah masih mengalami kesulitan dalam menyerap hasil gabah nasional, terutama saat panen raya berlangsung. Kondisi ini diperkuat oleh data Bulog yang menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam realisasi pengadaan beras dalam negeri selama periode tersebut  Sebaliknya di bulan Agustus-Oktober dan Desember 2024 harga GKP petani sudah berada di atas HPP, yang seharusnya mendorong pengurangan penyerapan gabah oleh pemerintah. Namun, data Bulog mengungkapkan bahwa pemerintah tetap melanjutkan penyerapan beras dalam negeri pada periode tersebut, bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini merupakan anomali, seharusnya Pemerintah tidak melakukan aksi penyerapan gabah nasional. Penyerapan gabah oleh Pemerintah di atas HPP berakibat fatal terhadap peningkatan harga beras di pasar; 4) Periode Mei-Desember 2024, Harga beras premium meningkat rata-rata 0,40% per bulan, sementara Harga beras medium meningkat rata-rata 0,35% per bulan, dan Harga beras curah meningkat rata-rata 0,28% per bulan Harga beras medium dan curah terus meningkat hingga Desember 2024, dengan harga beras medium rata-rata melampaui HET. Program SPHP yang diharapkan dapat mengendalikan harga belum efektif, sehingga diperlukan kebijakan pengendalian harga dan distribusi yang lebih ketat untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat; 5) Volume beli gabah oleh pengepul dan penggilingan menunjukkan ketidakseimbangan dengan volume penjualan, terutama pada penggilingan yang mengalami penurunan pasokan sebesar 29% pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan adanya potensi gangguan dalam rantai pasokan yang perlu diatasi untuk mendukung ketersediaan beras nasional; dan 6) PATAKA memperkirakan Margin kotor yang diperoleh petani berkisar antara Rp.1.500-1.700/Kg GKP, atau sebesar 28%-30% dari pendapatan. Kemudian diperkirakan margin kotor pengepul, dengan kisaran sebesar Rp.409/Kg GKP. Selanjutnya di tingkat penggilingan, diperoleh margin kotor sebesar Rp6.043/kg beras. Adapun margin kotor yang diperoleh pedagang beras sebesar Rp.545/kg Beras. Selain itu PATAKA menduga adanya institusi non-formal atau pihak ketiga lain yang mendapat keuntungan atau margin antara harga jual Gabah (GKP) di tingkat petani dan harga beli Gabah (GKP) di tingkat pengepul sebesar Rp.77/kg GKP. Selanjutnya, antara data harga jual Gabah (GKP) pengepul dengan harga beli Gabah (GKP) penggilingan diduga ada pihak ketiga lain yang juga mendapat keuntungan sebesar Rp136/kg GKP.

Dalam webinar PATAKA kali ini menghadirkan Narasumber pertama, Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos., M.M selaku Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional dalam paparannya menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional Mendukung Pencapaian Asta Cita yang dicanangkan Presiden RI, H. Prabowo Subianto. Setidaknya ada 4 (empat) cita dari Asta Cita Pemerintahan Kabinet Merah Putih yang terkait dengan Swasembada Pangan. Namun saat ini BUMN Pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya memiliki stok pangan yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan bulanan nasional, sehingga tidak dapat melakukan intervensi untuk stabilisasi pasokan dan harga hulu-hilir. Pada Komoditas Beras misalnya, stok yang ada hanya mampu mencukupi 81% terhadap kebutuhan bulanan. Grand Design Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah saat ini berorientasi outcome sebagai berikut: 1) Stabilisasi harga pangan antar waktu antar wilayah; 2) Inflasi terkendali; 3) Kesejahteraan Petani/Produsen; 4) Keberlanjutan usaha Peternak & Pelaku Usaha; 5) Penurunan stunting dan rentan rawan pangan. Neraca pangan bulan Desember 2024 menjelang Nataru 2024/2025 aman. Neraca di semua komoditas surplus, misalnya: 1) komoditas Beras surplus 8,39 juta ton; 2) komoditas Jagung surplus 3,66 juta ton; 3) komoditas Kedelai surplus 371 ribu ton; 4) komoditas Bawang merah surplus 22,9 ribu ton; 5) Bawang putih surplus 22,4 ribu ron; dan 6) Cabai besar surplus 53,1 ribu ton. Tingkat inflasi nasional bulan November 2024 sebesar 1,71% (yoy), turun dari inflasi bulan Oktober 2024 1,71%. Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras sebesar 0,11 (yoy). Bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi pangan, utamanya beras.

Narasumber selanjutnya, Dr. Happy Suryati, S.P., M.Si selaku Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Monitoring Sertifikasi Benih, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian memaparkan bahwa Presiden RI, H. Prabowo Subianto memberikan arahan Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah telah menyusun blue print terkait swasembada pangan, yakni dengan melakukan Program Solusi Cepat seperti: 1) Penyediaan Benih Unggul; 2) Penyediaan Pupuk; 3) Program Pompanisasi; dan 4) Optimalisasi Lahan. Sementara untuk Program Swasembada Pangan jangka panjang seperti: 1) Cetak Sawah 3 juta hektar; 2) Revitalisasi Sistem Irigasi melalui pembuatan 61 Bendungan; 3)  Pelibatan Petani Milenial/Gen Z; dan 4) Transformasi Pertanian Tradisional ke Modern. Program Swasembada pangan akan dilakukan satu komando dengan 7 (tujuh) kunci utama swasembada pangan, yakni: 1) Penguatan infrastruktur irigasi pada lahan intensifikasi dan ekstensifikasi; 2) Dukungan benih unggul tahun 2025; 3) Penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi; 4) Pengembangan padi gogo mendukung swasembada pangan; 5) Program cetak sawah 3 Juta hektar; 6) Transformasi kelembagaan BULOG; dan 7) Penguatan penyuluh pertanian lapangan.

Narasumber selanjutnya, Epi Sulandari S. Si ME selaku Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog memaparkan bahwa Pada tahun 2024, BULOG melakukan transformasi kelembagaan. Transformasi Perum BULOG yang ditandai dengan Corporate Rebranding melalui perubahan logo dan tagline dari Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan menjadi Mengantar Kebaikan. BULOG Merupakan Entitas Pengelola Cadangan Pangan di Indonesia. Dalam menjalankan penugasan dari pemerintah (PSO), BULOG memperhatikan aspek Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Stabilitas. BULOG membentuk ekosistem pangan terintegrasi, dengan beroperasi dari hulu ke hilir sepanjang rantai pasok, untuk ikut mengembangkan budidaya komoditas pangan, sistem pengolahan pangan modern, mengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan produk komersial, serta mendistribusikannya sesuai dengan penugasan pemerintah dan kebutuhan konsumen umum. BULOG berperan sebagai operator dalam keragaan swasembada pangan. Perum BULOG mendapatkan penugasan 9 (Sembilan) komoditas pertanian sebagaimana Perpres 66/2021 serta mekanisme Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP). Supply chain Perum BULOG dan Jaringan BULOG yang luas meliputi 474 komplek gudang, 10 MRMP, 5 UP aktif, 7 RTR, dan 2 CDC mendukung pengelolaan volume beras sebanyak 2,8 juta ton pada 2023. Sebanyak 1,3 juta ton komoditas disimpan dan disalurkan pada 2023. BULOG memiliki 26 kantor regional tersebar di berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Perum BULOG berhasil menjangkau lebih dari 80.000 retail modern dan pertokoan di seluruh Indonesia, mendukung upaya ekspansi distribusi CBP pemerintah.

Narasumber lainnya, yaitu Khudori selaku Pengamat Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indoesia menyampaikan bahwa terdapat problem struktural dalam produksi padi. Hal tersebut dikarenakan Produksi terpusat di Pulau Jawa (55,8%), Produksi masih tergantung alam, Produktivitas padi relatif stagnan (hanya bertumbuh 0,13%), surplus produksi di 2024 cenderung defisit, luas sawah yang ditanami padi menurun, dan disparitas produksi antar daerah. Arahan Presiden Prabowo & Target Menko Pangan: 1) Target Swasembada Pangan Dimajukan dari 2029 ke 2027, dan 2) Tahun 2025 tidak impor beras (oleh BULOG), jagung pakan, gula konsumsi, dan garam konsumsi. Dengan asumsi realisasi impor BULOG capai 3,5 juta ton, berarti stok akhir  2024 di gudang BULOG sebesar 1,332 juta ton. Stok ini cukup untuk penyaluran hingga Idulfitri 2025. Ditambah stok awal 2024 sebesar 4,134 juta ton, produksi & impor diperkirakan stok awal 2025: 7,074 juta ton. Produksi 2025 ditaksir 32,29 juta ton & konsumsi 31,037 juta ton (Bapanas, 2024), terdapat surplus 1,253 juta ton, maka BULOG tidak perlu melakukan impor. Beberapa tantangan dalam mencapai swasembada pangan seperti: 1) Ekosistem industri perbenihan padi belum berkembang, salah satunya karena belum mendukung keberlanjutan produksi padi lantaran adopsi benih bersertifikat petani rendah; 2) Lahan terdegradasi secara kimia (kadar hara P, K & C-organik) sedang dan berat paling banyak di Pulau Jawa; 3) Pada 2023 keandalan air irigasi bertambah 115.870 ha (10,9%) dari toal irigasi permukaan. Sisanya tergantung sungai. Pemanfaatan potensi irigasi masih lambat; 4) Konversi lahan pertanian ke non-pertanian 96.500 – 110.160 ha/tahun; 5) Terdapat potensi kehilangan hasil padi dari 3 tahapan penggilingan padi (20182023) sebesar 6 juta ton GKG, terbesar di penggilingan (4,4 juta ton) setara Rp25,1 triliun yang 83% (Rp20,89 triliun)dari penggilingan kecil.

Berdasarkan hasil webinar, Pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan dan upaya terkait permasalahan swasembada pangan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memiliki suatu program yang jelas dan terukur, dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas padi yang komprehensif dan berkelanjutan, seperti: a) penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman; b) penanganan dampak iklim/cuaca dengan melakukan program revitalisasi saluran irigasi dan memastikan saluran irigasi teknis berfungsi dengan baik, pompanisasi, teknologi konservasi air yang sangat diperlukan, guna memastikan ketersediaan air di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau panjang; c) peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan pupuk, melalui program bantuan benih dan pupuk subsidi; d) penyediaan mesin dan teknologi pertanian; e) penyediaan lahan sawah produktif; f) penanganan konversi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan berkomitmen menjalankan Undang-Undang (UU) No 9 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Presiden (Perpres) No 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan; g) peningkatan peran penyuluh pertanian dalam pendampingan petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi; dan h) kerjasama dan kolaborasi dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas padi;
2. Kebijakan HPP dan HET yang ditetapkan pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan harga beras di tingkat petani, oleh karena itu pemerintah perlu secara rutin untuk melakukan evaluasi kebijakan HPP dan HET dengan memperhatikan biaya produksi gabah petani dan kemampuan beli beras dari konsumen. Pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan penyaluran beras SPHP yang kontinyu dan berkesinambungan, Bantuan Pangan dan Gerakan Pangan Murah;
3. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan transformasi dan optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan program revitalisasi penggilingan dan memberikan bantuan modal dan peralatan kepada penggilingan kecil menengah serta memfasilitasi kerjasama antara penggilingan kecil menengah dengan penggilingan besar. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan efisiensi distribusi rantai pasok / tata niaga perberasan nasional Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memiliki program Penguatan kelembagaan di tingkat petani (Kelompok tani dan Koperasi petani) untuk memastikan stabilitas harga gabah dan stok gabah di tingkat petani. ***