“Keberhasilan Program Bantuan Pangan dan Tantangan Kedepan”

Jakarta – Rabu (02/08/2023) Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menyelenggarakan webinar dengan tema “Keberhasilan Program Bantuan Pangan dan Tantangan Kedepan”. Kegiatan webinar dihadiri oleh unsur Pemerintahan, Akademisi, Praktisi, Pemerhati Pertanian, Kelompok Tani, jurnalis, Mahasiswa, dan Masyarakat. Hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut, yakni: I Gusti Ketut Astawa (Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional), Epi Sulandari (Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum BULOG), dan Khudori (pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Adapun kegiatan tersebut dimoderatori oleh Lely Pelitasari Soebekty (Wakil Rektor UICI).

Salah satu faktor penentu terpenuhinya kesejahteraan umum adalah tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat. Kemiskinan sangat terkait dengan akses pangan karena pangan merupakan kebutuhan utama yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab kemiskinan yaitu kenaikan harga beras. Selain itu ketersediaan pangan beras juga akan mempengaruhi tingkat inflasi. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk menjaga ketersediaan stok beras dan stabilitas harga beras.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi, sejak Maret 2023 Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan program Bantuan Pangan Beras. Program bantuan pangan beras sendiri telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/KS.02.02/K/I/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. 

Dalam sambutannya, Ferry Sitompul selaku Ketua PATAKA menyampaikan, “Dalam diskusi ini, kita mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan dan memperkuat keberhasilan program bantuan pangan di Indonesia. Melalui kolaborasi, komitmen, dan inovasi, kita harus memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi”. Selanjutnya Ferry berharap hasil yang diharapkan dari diskusi ini adalah dapat memberikan rumusan terkait saran untuk Program Bantuan Pangan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Adanya program-program bantuan pangan di Indonesia telah membawa dampak positif yang signifikan. Diantaranya adalah Pengurangan Angka Kelaparan: Angka kelaparan di negara kita telah berhasil ditekan, dan jutaan rakyat Indonesia kini mendapatkan akses lebih baik terhadap makanan yang bergizi.

Dalam paparannya, I Gusti Ketut Astawa (Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional) menyampaikan bahwa Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan komoditas Beras diberikan kepada 21,353 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) selama 3 (tiga) bulan. Bantuan Pangan beras diberikan 10 kg/KPM melalui Perum BULOG. Sampai dengan 16 Juli 2023 sudah tersalurkan bantuan beras sebanyak 213.530 ton untuk alokasi Bulan Maret-Mei di 38 provinsi atau dengan kata lain, realisasinya telah mencapai 100%. Selanjutnya, Ketut menambahkan, “Pemberian bantuan pangan beras, telur, dan daging ayam menjadi salah satu langkah stabilisasi pangan hulu-hilir yang berdampak terhadap pemenuhan gizi dan pengentasan stunting, serta penurunan angka inflasi nasional”.

Menurut data yang disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa kenaikan harga beras bisa mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. Selain itu ketersediaan pangan beras juga akan mempengaruhi tingkat inflasi. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk menjaga ketersediaan stok beras dan stabilitas harga beras. Hal ini juga perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi inilah maka sejak Maret 2023 Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan program Bantuan Pangan Beras.

Epi Sulandari (Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum BULOG) memaparkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional, Perum BULOG adalah BUMN yang dikuasakan oleh Menteri BUMN kepada Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan penugasan kebijakan pangan nasional. Dalam penyaluran Bantuan Pangan Beras, Perum BULOG bertanggung jawab untuk melakukan serah terima beras di gudang Perum BULOG. Realisasi penyaluran adalah sebesar 640.590 ton atau sebesar 100% dari pagu total. Selanjutnya, Epi menayampaikan, “Kesuksesan Perum BULOG dalam menyalurkan Bantuan Pangan Beras tersebut didukung dengan strategi khusus yang dirancang Perum Bulog, seperti misalnya dalam hal ketersediaan stok, Perum Bulog langkah-langkah seperti Percepatan distribusi stok/movement ke daerah-daerah defisit, percepatan penyediaan kemasan melalui lelang terpusat, percepatan rebagging”.

Lanjut Epi, dalam hal distribusi, Perum Bulog mengupayakan pengadaan jasa angkutan secara terpusat, berkoordinasi dengan Penyedia Kapal Laut utk penyediaan jadwal serta dukungan fasilitasi dari Kemenhub untuk daerah remote, pengiriman secara rapel. Dalam hal kondisi keamanan pun Perum Bulog berkoordinasi intensif dengan aparat keamanan seperti Kodim dan Polres untuk pengamanan saat pendistribusian Bantuan Pangankhususnya di sejumlah daerah rawan konflik. Tak lupa, Perum Bulog melibatkan Pimpinan Daerah setempat terhadap dukungan fasilitasi prioritas pendistribusian Bantuan Pangan kepada penerima bantuan.

Sedangkan Khudori (pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyoroti Dampak Program Bantuan Pangan Beras. Program tersebut berdampak positif dengan menekan permintaan beras di pasar berkurang, sehingga gejolak atau kenaikan harga beras lebih terkendali. Bahkan, harga beras di pasar bisa turun dan menjadi lebih murah. “bantuan pangan beras berperan pada sisi penawaran beras. dengan volume yang besar, bantuan pangan beras memengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi penawaran (supply side)”, lanjut Khudori. dalam upaya perbaikan Program Bantuan Pangan selanjutnya, Khudori memberikan masukan kepada para pihak terkait sebagai berikut: mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan, memastikan penyaluran sebesar penyerapan, penyusunan Instrumen Stabilisasi (Harga) Langsung oleh pemerintah, dan mengisi sebagian CBP dengan beras multikualitas.

Meskipun telah ada keberhasilan, tetap ada tantangan besar yang harus kita hadapi dalam program bantuan pangan ke depannya. Beberapa diantaranya memastikan ketahanan pangan jangka panjang merupakan tantangan besar bagi Indonesia, mengingat kerentanannya terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan fluktuasi harga pangan global. Kemudian Efisiensi Distribusi, Perlu ditingkatkan efisiensi dalam distribusi bantuan pangan agar tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait. Serta terakhir adalah pendidikan dan kesadaran gizi, yakni memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi yang seimbang dan pola makan yang sehat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nutrisi yang tepat.***