“Menangkis Ancaman Krisis Pangan Global”

Jakarta (09/08/2022). Akhir-akhir ini, ancaman krisis pangan menggema di tengah ketegangan Rusia-Ukraina, gelombang iklim panas dan recovery Pandemi Covid-19. Ketidakpastian global, berdampak stabilitas dan harga pangan, pupuk dan energi. Kenaikan harga pangan, tak sedikit negara mengalami inflasi tinggi. Karena itu, ketahanan pangan nasional menjadi taruhan di masa datang.

Direktur Serelia, Kementerian Pertanian Ismail Wahab mengatakan, salah satu cara mengantisipasi atau menangkis ancaman krisis pangan melalui pangan sumber nabati singkong, sagu dan sorgum sebagai substitusi (pengganti) gandum. Kebutuhan impor gandum untuk industri mie dan roti, sangat sulit diatasi dengan cepat karena selama ini gandum tidak dikembangkan di Indonesia. Pemerintah berupaya mencari wilayah lahan sesuai tanaman gandum, namun sulit ditemukan kalaupun ada tidak efisien. 

Sehingga pemerintah mengembangkan potensi sorgum, secara genetik satu keluarga (famili) dengan gandum. Saat ini mengembang sorgum terdapat lahan 15 ribu hektar tersebar di NTB, NTT, Jawa Barat, Jawa Timur hingga Lampung. Produktivitas sorgum 3 – 4 ton per hektar NTT, sedangkan di Jawa 4 – 5 ton per hektar. “Sorgum bisa diratum, jadi sangat efisien dan tidak mengganggu tanaman jagung. Dimana tanaman jagung tidak bisa tumbuh, sorgum bisa tumbuh,” ujarnya dalam webinar PATAKA “Menangkis Ancaman Krisis Pangan Global,” ujarnya. 

Sebagai stok cadangan pemerintah. Ismail mengatakan, saat ini produksi jagung dalam negeri cukup bahkan surplus. Ketahanan stok jagung sampai bulan Agustus 2022 rata-rata diatas 1 juta ton pipilan basah Kadar Air (KA) 27 persen. Kebutuhan jagung dalam negeri dipasok hampir 80 – 90 persen untuk pakan ternak. 

Substitusi Gandum 

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional (NFA) Risfaheri mengatakan, sesuai Perpres 48/2016 ada tiga komoditas yang dimandatkan kepada Bulog yaitu beras, jagung dan kedelai. Beras sudah jalan, sedangkan jagung kedelai belum maka perlu didorong untuk segera dilaksanakan. “Kami sedang merevisi aturan itu, supaya stok tidak hanya 3 komoditas itu, tetapi jenis yang lain. Minimal kita punya stok selama 3 bulan berjalan. Walaupun kekurangan, kita melakukan importasi atau mengupayakan produksi dalam negeri,” ujarnya. 

Produksi jagung dalam negeri dapat dipacu untuk mensubstitusi kebutuhan tepung terigu atau gandum. Karena untuk beberapa produk pangan minimal substitusi 30 persen dengan sumber pangan lokal. Saat ini peningkatan produksi dengan baik yaitu jagung. Ia menyoal, kenapa jagung yang sudah ada tidak di dorong untuk ditingkatkan lagi produksinya. 

Selain jagung, sorgum dijadikan stok sebagai substitusi defisit gandum. Asumsinya, impor gandum 10 juta ton kemudian substitusi 30 persen melalui kandungan lokal. Kalau pakai sorgum dengan dua kali tanam setahun, maka membutuhkan lahan hampir 500 ribu hektar. Begitu juga mendorong komoditas lain seperti ubi kayu yang produksinya mencapai 20-30 ton per hektar. 

Pakar pertanian IPB University, Andreas Dwi Santoso mengatakan, tugas NFA memperkuat cadangan pangan nasional untuk 11 komoditas harus di dorong. NFA harus memiliki fungsi meningkatkan kesejahteraan petani, yang dapat menampung produk petani dengan harga yang pantas lalu menjual untuk kondisi tertentu dibawah harga pasar untuk stabilisasi harga. “Dan ini harus ada biaya (cost) yang harus ditanggung NFA sehingga pemerintah perlu serius. Kalau tidak, NFA tidak akan mampu melakukan itu semua,” tegasnya. 

Sebab selama ini gejolak harga pangan hanya diatasi berdasarkan peraturan. Misalnya kasus minyak goreng, keluar 8 aturan dan semuanya gagal, karena pemerintah tidak punya cadangan stok. Ketika pemerintah punya cadangan dan harga minyak melonjak tinggi, stok tinggal digelontorkan untuk menekan harga minyak goreng di pasar. “Ini mekanisme yang paling jitu mengatasi itu. Tapi kalau hanya mengatasi dengan peraturan yang hanya menakut-nakuti ya bubar semua itu,” ujarnya. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy N Mandey mengatakan, kesadaran (awareness) kita terhadap ketahanan dan kemandirian pangan menjadi kunci. Sifatnya menjadi otonomi tidak berbaur dengan segala kepentingan. Tentunya melibatkan kesatuan stakeholder. Terutama mengenai data yang akurat. Kemudian mitigasinya sangat populer apabila terjadi krisis atau bencana pangan. Mitigasi bukan pada saat kejadian tetapi sebelum kejadian sudah dilakukan untuk kemandirian dan ketahanan pangan. 

Substitusi pangan dilakukan apabila produksi tidak dapat dihasilkan nasional dan menutupi kebutuhan melalui impor. Sementara impor, saat ini harganya tidak menentu karena produksi belum tentu memenuhi di negara asal. Awareness, mitigasi dan substitusi merupakan semangat yang sama menyatupadukan langkah stakeholder agar tidak jalan masing-masing di sektor hulu hilir terutama rantai logistik. “Kita berharap ada common platform melalui digital teknologi yang didukung regulasi yang adaptif dan relevan untuk mencapai optimalisasi hasil tujuan,” tandanya.***