“POLEMIK: Menimbang Impor Beras, Ditengah Klaim Surplus”

Jakarta, 29/11/2022 – Perang data masih panas antara Kementerian Pertanian versus Badan Pangan Nasional. Mengenai produksi, angka konsumsi dan surplus beras. Hingga saat ini, Kementan mengklaim beras surplus, sedangkan Bapanas melalui operatornya masih sulit mengisi beras untuk pemenuhan stok Cadangan Beras Pemerintah. Selama 6 hari kerja kedepan, Kementan diberi tugas mencari beras dalam negeri untuk operator CBP atau komersil. Jika tidak terpenuhi, apakah wacana polemik impor beras semakin jadi bola liar atau semakin nyata?

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC), Zulkifli Rasyid mengatakan, saat ini stok beras menipis di PIBC dan diprediksi semakin kritis. Jika dicermati, kata Zul, stok beras Bulog saat ini memprihatinkan hanya 625 ribu ton, dan stok ini tidak akan cukup untuk menghadapi permintaan akhir tahun dan awal tahun 2022-2023. Sehingga harga beras diprediksi melonjak.

Zul menyatakan, harga beras medium berada di level harga tertinggi mencapai Rp 9.200/kg di PIBC, harga naik dari sebelumnya Agustus 2022 sekitar Rp8.300-8.500/kg. Harga tersebut hampir mencapai HET yang ditetapkan pemerintah. Hal ini karena beras yang mengalir dari daerah sudah tidak ada, satu-satunya beras yang bisa menyuplai ke pasar induk adalah Bulog dan itu pun stok beras Bulog semakin mengkhawatirkan.  

“Warning, jika pemerintah lalai dan abai. Jangan sampai kejadian terjadi kembali seperti 20-17-2018. Data tidak akurat mengakibatkan fatal. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi Kembali. Langkah yang tepat, pemerintah harus sesegera mungkin melakukan impor. Seandainya pemerintah tidak mengimpor jawabannya wassalam, nanti sama-sama kita buktikan bulan Desember, Januari, Februari yang akan datang,” ujarnya dalam Dialog “Polemik Menimbang Impor Beras di Tengah Klaim Surplus,” Jakarta, 29/11/2022. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB University, Yusman Syaukat menyampaikan data SCBN oleh Kementerian Pertanian dan BPS, stok beras 5 kali lebih besar di rumah tangga dibanding di pedagang. Ia meragukan rumah tangga melakukan stocking karena Rumah Tangga dibagi 2 yakni Rumah Tangga Petani (RTP) dan bukan petani. RTP/petani Ketika panen tidak menjual seluruh produknya namun menyimpan sebagian dari gabah untuk keperluan pribadi. “Sebagian besar yang disimpan dalam bentuk gabah sementara yang disimpan oleh Bulog dalam bentuk beras, jadi sangat-sangat sedikit,” tanyanya. 

Yusman mgatakan, rendahnya cadangan pemerintah yang dikelola oleh Bulog sehingga sulit menjaga ketahanan pangan nasional, dikhawatirkan harga beras akan meningkat. “Jika saat ini kekurangan pangan dan sekaligus mencari solusi saat ini juga merupakan suatu kemunduran suatu bangsa semestinya sudah bisa diantisipasi sebelumnya,” ujarnya. 

Dalam jangka pendek, melakukan pengadaan pangan akan sulit apalagi November waktu-waktu produksi telah terlewat. Maka sulit melakukan pengadaan Cadangan Beras dalam negeri. Sedangkan luar negeri pun perlu waktu untuk melakukan importasi disamping belum ada barangnya. “Masalah pangan tidak boleh sembarangan, harus mempersiapkan dari jauh hari karena beras ini merupakan masalah pangan utama sekaligus politis sehingga harus dipersiapkan dengan baik,” tegasnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menyampaikan produksi beras dalam satu tahun ada 3 siklus siklus pertama adalah panen raya yang terjadi pada Februari-Mei produksi 60%-65%. Kedua panen gadu Juni sampai September-Oktober 30%-35%. Ketiga, November-Februari yaitu musim paceklik produksi sangat kecil. 

Panen raya merupakan musim untuk menyerap bagi Bulog untuk memperbesar cadangan. Jika melihat data yang ada, penyerapan terbesar Bulog sepanjang Bulog sejak lahir 65%-70% di musim panen raya, sisanya dilakukan di musim panen gadu. Sebaliknya di musim paceklik saat pasokan terbatas, produksi terbatas dan harga tinggi konsentrasi Lembaga seperti Bulog adalah di hilir dengan mengamankan harga di level konsumen. 

“Sejak 2018 ketika pemerintah mentransformasi Raskin dan Rastra menjadi bantuan pangan nontunai menjadi program sembako yang full berlaku sejak 2020. Namun terjadi anomali dan menimbulkan trade off penyaluran dan penyerapan terjadi bersamaan. Hal ini terjadi seperti saat ini,” ungkapnya. 

Sedangkan Praktisi Kebijakan Publik, Alamsyah Saragih mengatakan, harusnya pengadaan dilakukan pada waktu harga turun. Sedangkan saat ini harga sudah tinggi jika dilakukan pengadaan tidak mungkin karena pasar melakukan eskalasi. Jika pemerintah tidak mau impor boleh saja, nanti harganya naik dan ada waktu turun juga harga pada saat panen, masalahnya harga ini mempengaruhi inflasi dan mempunyai dampak yang lain. 

“Maka pertimbangannya adalah impor, lantas impor beras bukan berarti kita tidak berswasembada beras. Kita tidak berswasembada karena tidak pintar menyimpan arus stok. Pengamatan alamsyah, beberapa kali kekacauan manajemen stok ini seringkali menyebabkan terpaksa impor. Segeralah Cepat melakukan impor dan jumlahnya jangan berlebihan.  Jika tidak perlu impor dan mampu bertahan harga yang terus naik. Maka, perbaiki sistem dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang lalu,” ujarnya. 

Alam menyarankan, Bulog harus segera melakukan sistem komersil dengan sistem publik stok beras. Jangan haramkan Bulog berbisnis padi di kawasan regional Asean dan ASIA. Jika ada kekurangan, sewaktu-waktu bisa diambil. “Biarkan cari untung dari sisi komersil. Jika kita tidak bisa mengintegrasikan sistem komersil dengan sistem publik stok, seterusnya kita akan berdebat masalah ini tak selesai-selesai. Tentu harus ada ukuran-ukuran akuntabilitas kenapa pengadaan terlambat, dan ini dijadikan evaluasi kinerja terhadap institusi kita,” pungkasnya.***