JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan menyatakan bakal memberikan persetujuan impor beras guna menyokong cadangan beras pemerintah. Oleh karena berdampak signifikan terhadap inflasi, penguatan stok beras dinilai urgen. Impor jadi pilihan ketika pengadaan dalam negeri dinilai belum cukup mendongkrak cadangan beras.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, persetujuan impor beras fleksibel sesuai kebutuhan. Izin impor akan diterbitkan jika impor dibutuhkan. ”Sekarang, kami memberikan kesempatan (Bulog) untuk menambah stok (dari dalam negeri). Kalau (suplai beras) tidak ada lagi, kita tidak boleh main-main,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Menurut dia, beras harus segera masuk sehingga pihaknya membuka peluang untuk mendatangkan beras dari luar negeri. “Namun, kalau (stok dari dalam negeri) cukup, biarkan saja, yang penting pasar confidence (percaya diri),” ujarnya.

Zulkifli mengilustrasikan, fleksibilitas perizinan impor tersebut langsung dikeluarkan begitu Bulog membutuhkannya. Misalnya, satu atau dua hari setelah janji Kementerian Pertanian membantu Bulog untuk mendata suplai beras dalam negeri tidak terpenuhi, Bulog bisa langsung mengimpor beras.

Sebelumnya, pada Rabu (23/11/2022), rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI menyimpulkan, Kementerian Pertanian akan membantu Bulog dalam pengadaan cadangan beras dalam negeri. Kementerian Pertanian diberi jangka waktu selama enam hari kerja setelah rapat untuk memenuhi janji tersebut.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis menunjukkan, rata-rata nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (29/11/2022) mencapai Rp 12.200 per kilogram (kg) hingga Rp 12.350 per kg. Angka ini meningkat dibandingkan posisi pada akhir bulan lalu yang berkisar Rp 12.050-Rp 12.150 per kg.

Zulkifli menilai, beras berdampak signifikan pada inflasi. Kenaikan harga beras sebesar Rp 10 per kg dapat memengaruhi inflasi 3-3,6 persen. Padahal, dengan nilai kenaikan yang sama, cabai dan komoditas bawang memengaruhi inflasi sekitar 0,1 persen.

Per 29 November 2022, stok beras Bulog mencapai 552.000 ton. Stok ini merupakan akumulasi dari pengadaan dalam negeri yang mencapai 939.000 ton dan realisasi operasi pasar yang sebesar 1,03 juta ton.

Di sisi lain, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menilai, kenaikan harga beras di PIBC menjadi alarm bagi stok beras nasional. Kemarahan pedagang beras PIBC merupakan alarm.

”Kami mempertanyakan suplai beras dari pemerintah. Menurut kami, pemerintah harus segera impor. Jangan sampai keterlambatan impor pada 2017-2018 terjadi lagi,” ujarnya pada diskusi dalam jaringan berjudul ”Polemik Menimbang Impor Beras di Tengah Klaim Surplus” yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Selasa (29/11/2022).

Rasyid menyebutkan, rata-rata harga beras medium di pedagang PIBC saat ini sekitar Rp 9.200 per kg. Padahal, Agustus lalu harganya sekitar Rp 8.400 per kg. Aliran stok dari daerah mulai seret.

Data PIBC menunjukkan, stok beras yang ada di pasar sekitar 34.200 ton. Jumlah stok ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sekitar 43.010 ton. Rata-rata harga beras per November sekitar Rp 10.522 per kg. Tren kenaikan tampak sejak Juni 2022 dengan harga Rp 9.793 per kg.

Rasyid menambahkan, koperasi telah meminta stok dari Bulog sebanyak 500 ton untuk menstabilkan harga. Akan tetapi, realisasinya masih sekitar 150 ton.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori memperkirakan, pemerintah membutuhkan stok beras berkisar 300.000-375.000 ton untuk penyaluran pada November-Desember 2022. Pada Januari-Februari 2023, penyaluran dapat mencapai 210.000-300.000 ton. Apabila ingin memenuhi stok dari pengadaan dalam negeri, pemerintah dapat menyelesaikan persoalan mengenai stok beras yang dapat dikelola Bulog.

Jika pengadaan dalam negeri belum mencukupi, pemerintah dan Bulog mesti mengimpor dengan hati-hati.

Kualitas beras yang dapat diserap Bulog diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020. Regulasi itu menyebutkan, kadar air beras paling tinggi mencapai 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, kadar menir maksimal 2 persen, dan derajat sosoh minimal 95 persen.

Jika pengadaan dalam negeri belum mencukupi, lanjut Khudori, pemerintah dan Bulog mesti mengimpor dengan hati-hati. ”Kalau berasnya (dari luar negeri) sudah ada, persoalan berikutnya ialah pengapalan. Jangan sampai ada delay (keterlambatan),” katanya.

Khudori juga menggarisbawahi persoalan eksekusi impor beras saat ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam menggunakan data. Padahal, sumber data sudah sama, yakni Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Badan Pangan Nasional yang bersumber dari BPS menunjukkan, produksi beras sepanjang 2022 diproyeksikan mencapai 31,9 juta ton. Dengan perkiraan konsumsi sebanyak 30,2 juta ton, jumlah surplus yang bisa dikelola sekitar 1,7 juta ton.

Sumber