JAKARTA – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Yusman Syaukat menyampaikan, data Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) oleh Kementan dan BPS menunjukkan, stok beras lima kali lebih besar di rumah tangga dibanding di pedagang. 

Meski demikian, dirinya meragukan tingkat rumah tangga melakukan stocking, karena Rumah Tangga dibagi menjadi dua yakni Rumah Tangga Petani (RTP) dan bukan petani. Ketika panen, RTP tidak menjual seluruh produknya, namun menyimpan sebagian dari gabah untuk keperluan pribadi. 

“Sebagian besar yang disimpan (RTP) dalam bentuk gabah, sementara yang disimpan oleh Bulog dalam bentuk beras, jadi sangat-sangat sedikit (stok beras),” ungkapnya dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (29/11). 

Yusman mengatakan, rendahnya cadangan pemerintah yang dikelola oleh Bulog dapat membuat pemerintah kesulitan menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini dikhawatirkan akan berpenggruh terhadap harga beras yang akan meningkat. 

Dirinya juga menyayangkan upaya pemerintah yang gelagapan mencari solusi dalam mengatasi persoalan kekurangan pangan. Mestinya, upaya antisipasi bisa dilakukan lebih dini oleh pemangku kebijakan di dalam negeri.

“(Kondisi ini) merupakan suatu kemunduran suatu bangsa, semestinya sudah bisa diantisipasi sebelumnya,” ujarnya. 

Dalam jangka pendek, menurutnya, melakukan pengadaan pangan berupa cadangan beras akan sulit dioptimalkan melalui pengadaan dalam negeri. Apalagi, per November 2022, waktu-waktu produksi telah Indonesia lewati. 

Sedangkan, upaya pengadaan via importasi luar negeri pun memerlukan waktu untuk bisa sampai ke Tanah Air. Di samping itu, belum ada jaminan pengadaaan dari luar negeri bisa mendapat komoditas yang dimaksud. 

“Masalah pangan tidak boleh sembarangan, harus mempersiapkan dari jauh hari karena beras merupakan masalah pangan utama sekaligus politis, sehingga harus dipersiapkan dengan baik,” tegasnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyampaikan, dalam setahun, produksi beras Indonesia mengalami tiga siklus. Siklus pertama, panen raya yang terjadi pada Februari-Mei, mencakup bobot produksi tahunan hingga 60-65%. 

Siklus kedua, panen gadu yang terjadi pada Juni hingga Oktober, dengan bobot produksi beras tahunan berkisar 30-35%. Siklus ketiga, yaitu musim paceklik yang terjadi antara November-Februari, dengan level produksi sangat kecil.

Karena itu, Khudori mengingatkan, panen raya merupakan momentum penyerapan dan pengadaan Perum Bulog untuk memperbesar cadangan yang ditargetkan. Jika melihat data yang ada, selama ini penyerapan terbesar Bulog dilakukan sekitar 65-70% di musim panen raya, sisanya dilakukan di musim panen gadu. 

Sebaliknya, saat musim paceklik bersamaan dengan produksi dan pasokan terbatas, serta harga yang tinggi, konsentrasi lembaga seperti Bulog adalah di hilir dengan mengamankan harga di level konsumen. 

Dirinya mencontohkan, situasi ideal di atas sulit terjadi pada saat ini. Pasalnya, sejak 2018, pemerintah mentransformasi Raskin dan Rastra menjadi bantuan pangan nontunai menjadi program sembako yang full berlaku di 2020. 

“(Akibatnya), terjadi anomali dan menimbulkan trade off penyaluran dan penyerapan (beras) yang terjadi bersamaan. Hal ini terjadi seperti saat ini,” ungkap Khudori. 

Seperti diketahui, program Rastra dan Raskin menjadi sarana bagi perum Bulog untuk melakukan penyaluran secara lancar. Sedangkan, penyaluran saat ini dilakukan melalui program KPSH yang fungsinya kurang lebih sama dengan kegiatan operasi pasar.

Perbaiki Manajemen Stok

Sedangkan Praktisi Kebijakan Publik Alamsyah Saragih mengatakan, semestinya pengadaan CBP dilakukan manakala harga komoditas tengah mengalami penurunan. Sedangkan, tidak mungkin melakukan kegiatan pengadaan karena harga yang kini sudah terbilang tinggi, jika dilakukan hal ini akan menyebabkan ekskalasi harga di pasar. 

Alam menuturkan, pemerintah bisa saja berencana untuk tidak impor, dengan asumsi terdapat momentum di mana harga tersebut mengalami penurunan saat panen terjadi. Namun, ia menggarisbawahi, harga yang naik ini akan memengaruhi tingkat inflasi dengan dampak ikutan yang lain. 

Karenanya, saat ini paling logis Indonesia melakukan importasi tersebut. Meski begitu, menurutnya, importasi yang terjadi tidak mengesampingkan kemampuan Indonesia untuk dapat berswasembada beras. 

“Kita tidak berswasembada (beras) karena tidak pintar menyimpan arus stok. Beberapa kali kekacauan manajemen stok ini, seringkali menyebabkan (Indonesia) terpaksa impor,” tegas Alam. 

“Segeralah melakukan impor dan jumlahnya jangan berlebihan. Jika tidak perlu impor dan mampu bertahan (dengan) harga yang terus naik, maka perbaiki sistem. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang lalu,” ujarnya. 

Alam menyarankan, Bulog harus segera melakukan dan menerapkan sistem komersial yang beriringan dengan fungsi publik stok beras. Misalnya, dengan berbisnis padi di kawasan regional ASEAN, yang dapat berguna sebagai cadangan pasokan, yang sewaktu-waktu bisa diambil. 

“Biarkan (bulog) cari untung dari sisi komersil. Jika kita tidak bisa mengintegrasikan sistem komersil dengan sistem publik stok, seterusnya kita akan berdebat masalah ini dan tak selesai-selesai,” terangnya.

Sumber