Wantimpres: Tanpa swasembada peternakan, kedaulatan pangan hanya omong kosong
BOGOR, kabarbisnis.com: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto menegaskan sektor sub peternakan merupakan bagian integral dari swasembada pangan. “Saya kira kalau berbicara kedaulatan pangan tanpa swasembada peternakan itu omong kosong,” ujar Sidarto dalam Peresmian Program Akademi Sapi Oentoek Rakjat (AKSARA) di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu (7/2/2018).
Sidarto menjelaskan Indonesia itu kaya sumber daya alam yang bisa untuk dimakan. Salah satunya serangga itu tinggi kadar proteinnya. “Di Bangkok Thailand banyak dijual belalang goreng dan panggang. Sekarang ini eranya komsumsi daging yang menjadi bagian dalam generasi muda. Meskipun angka konsumsi daging di Indonesia masih rendah,” ungkap Sidarto.
Sidarto menyebutkan saat ini rata-rata nasional sekitar 12 kilogram (kg)/kapita/tahun, padahal idealnya diatas 30 kilogram/kapita/tahun. “Generasi muda kita harus konsumsi daging 30 kg/tahun, namun sekarang baru mampu 12 kg/tahun,” jelasnya.
Dia berharap adanya AKSARA dapat bermanfaat bagi peternak dan berkotribusi mewujudkan swasemabada peternakan. “Selain itu, pembangunan sumber daya manusia di bidang peternakan semakin cerdas. Sebenarnya kita mampu membangun swasaembada peternakan,” harapnya.
Kesempatan sama Direktur Bibit dan Produksi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Sugiono mengatakan sub sektor peternakan merupakan komoditas strategis adalah daging sapi. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih perlu impor sebanyak 32 % atau setara 127.000 ton .
Kekurangan pemenuhan daging sapi itu dipenuhi 18 % dari sapi bakalan dan 14 % dari daging sapi. Asumsi tersebut dengan memperhitungkan produksi daging sapi tahun 2016 sebesar 524.100 ton dengan tingkat konsumsi daging sapi sebanyak 2,52 kilogram (kg) per kapita per tahun. Selain itu menghitung jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 sebesar 258,5 juta jiwa (BPS). ”Keputusan melakukan importasi berupa sapi bakalan dan daging sapi diputuskan dalam Rakor Menko Perekonomian,” terang Sugiono.
Menurutnya dibutuhkan optimalisasi sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung gagasan Indonesia sebagai Lumbung Pangan tahun 2045.Padahal disatu sisi secara faktual usaha pengembangbiakan sapi potong sekitar 98% merupakan usaha budidaya rakyat dengan skala kepemilikan 2-4 ekor dan dilakukansecara intensif. Pola usaha ini perlu ditingkatkan skala usaha dan manajemen usaha yang lebih baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.
Sugiono mengakui usaha pembibitan belum banyak dilirik para investor dan dunia usaha mengingat perputaran modalnya cukup lama. Atas hal ini, Kementan mengambil alih dengan mengelola 10 Unit Pelayanan Teknis, tiga diantaranya penghasil benih dan tujuh penghasil bibit yang akan disebarkan ke peternak. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan populasi ternak sapi dengan kualitas produk yang baik.UPT Pusat ini dikembangkan juga UPT Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan terbangunnya AKSARA kerjasama Universitas Trisakti dengan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) diharapkan dapat mengembang amanah memajukan peternakan sebagai usaha bisnis yang berdaya saing. Bukan hanya meletakan budidaya ternak sebagai tabungan.

