Impor GPS Ganggu Stabilitas

by October 15, 2021

JAKARTA – Pemerintah diminta menghitung secara cermat produksi domestik sebelum melakukan impor komoditas pangan. Hal itu seperti terjadi pada pasokan day old chicken final stock (DOC FS) yang membuat industri perunggasan dalam negeri terganggu.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Ali Usman, menegaskan banjirnya pasokan DOC FS pada Oktober ini tak lepas dari dampak alokasi kuota impor Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 675.999 ekor pada 2020. Meskipun realisasi kuota impor 2020 dikurangi sebanyak 31.001 ekor dari 2019 sebelumnya yakni sebanyak 707.000 ekor. Sedangkan pada 2019, data menunjukkan kelebihan GPS sebanyak 53.229 ekor.

“Jumlah ayam oversupply sepanjang 2021 merupakan dampak kuota impor ayam GPS pada 2020. Sebab ayam GPS menghasilkan ayam PS (parent stock) dan DOC,” ucapnya di Jakarta merespons aksi yang digelar oleh peternak ayam broiler dan layer di Jakarta, Senin (11/10)

Dia menekankan pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19. BPS mencatat angka konsumsi ayam masyarakat di masa normal sebesar 12,79 kilogram (kg) per kapita per tahun. Konsumsi ayam turun jadi 9,08 kg per kapita per tahun di masa pandemi Covid-19,” paparnya.

Melihat data supply-demand 2021, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan karkas ayam sebanyak 3.129.660, sedangkan produksi ayam karkas 3.507.499 ton (setelah di-cutting). Sehingga terdapat surplus 377.839 ton (12,46 persen).

Artinya, setelah di-cutting (dipotong) pun masih terjadi kelebihan pasokan. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi jumlah kuota impor GPS sebesar 30 persen ke masing-masing perusahaan, bukan melakukan pemusnahan ayam DOC FS yang berpotensi melanggar animal welfare.

Begitu pun dengan telur ayam layer, juga terjadi oversupply karena beberapa perusahaan pemain besar berbudi daya ternak tersebut. Padahal, menurut Permentan 32, pelaku usaha integrasi melakukan budi daya hanya 2 persen, sedangkan 98 persen ditujukan untuk peternak rakyat.

Saat ini, lanjut dia, pelaku usaha integrasi mengusai ayam petelur mencapai 15 persen secara nasional. Pasokan telur berlebih sehingga harga telur anjlok sejak awal September lalu, banyak peternak ayam melakukan apkir dini karena tidak mampu menanggung kerugian yang berkepanjangan, terutama peternak di Blitar (Jatim) dan Kendal (Jateng).

Karena itu, supaya ayam broiler tidak terjadi cutting secara terus-menerus dan bagaimana menstabilkan harga ayam hidup dan telur hingga akhir 2021. Pemerintah perlu menyerap ayam dan telur dari peternak untuk bantuan sosial/ bansos masa PPKM.

Naikkan Harga

Seperti diketahui, kemarin, peternak rakyat broiler dan layer menggelar aksi terkait masalah industri perunggasan yang tak kunjung tuntas. Aksi tersebut tidak lepas dari anjloknya harga livebird (ayam hidup) telur konsumsi (ayam layer).

Dari pantauan Pataka, sejak September 2021, harga livebird anjlok 16.000-17.000 rupiah per kilogram di tingkat peternak. Begitu pun harga telur saat ini mencapai 14.000-17.000 rupiah per kilogram. Harga tersebut jauh di atas harga acuan Permendag No 07/2020 yakni 19.000-21.000 rupiah per kilogram.

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN), Alvino Antonio, meminta pemerintah bergerak cepat menstabilkan harga telur sesuai dengan batas yang dipatok Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Saat ini, harga telur benar-benar jatuh. Kami minta ini dinaikkan lagi sesuai Permendag,” tegas Alvino.

Sumber

Related Images: