Kebijakan Stabilisasi Harga Ayam dan Telur Belum Maksimal

by October 15, 2021

Jakarta: Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan stabilisasi harga ayam hidup atau livebird dan telur agar bisa berdampak signifikan terhadap kesejahteraan peternak rakyat.

Ketua Pataka Ali Usman mengatakan kebijakan untuk menekan produksi livebird dimulai dari importasi bibit ayam broiler atau Day Old Chick Final Stock (DOC FS) masih berlebih, sehingga masih menyebabkan kelebihan pasokan ayam hidup dibanding permintaan di masyarakat.

“Jumlah ayam over supply sepanjang 2021 merupakan dampak kuota impor ayam GPS pada 2020. Sebab ayam GPS menghasilkan ayam PS (Parent Stock) dan DOC FS. Jadi pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masyarakat, terutama di masa pandemi covid-19,” kata Ali, dikutip dari Antara, Senin, 11 Oktober 2021.

BPS mencatat angka konsumsi ayam masyarakat di masa normal sebesar 12,79 kilogram (kg) per kapita dalam setahun. Konsumsi ayam turun menjadi 9,08 kg per kapita dalam setahun di masa pandemi covid-19.

Melihat data supply-demand 2021, data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan karkas ayam sebanyak 3.129.660, sedangkan produksi ayam karkas 3.507.499 ton (setelah di-cutting). Sehingga terdapat surplus 377.839 ton (12,46 persen).

“Artinya setelah di-cutting pun masih terjadi over supply. Seharusnya pemerintah mengurangi jumlah kuota impor GPS sebesar 30 persen ke masing-masing perusahaan, bukan melakukan pemusnahan ayam DOC FS yang berpotensi melanggar animal welfare,” kata Ali.

Pataka juga menyebut telur ayam juga terjadi over supply karena beberapa perusahaan perunggasan besar membudidayakan ayam petelur. Padahal, kata Ali, menurut Permentan 32/2017 pelaku usaha integrasi melakukan budi daya hanya dua persen, sedangkan 98 persen ditujukan untuk peternak rakyat.

Ali mengatakan saat ini pelaku usaha integrasi menguasai ayam petelur mencapai 15 persen secara nasional. Pasokan telur berlebih yang menyebabkan harga telur anjlok sejak awal September membuat banyak peternak ayam melakukan afkir dini karena tidak mampu menanggung kerugian yang berkepanjangan.

“Karena itu, supaya ayam broiler tidak terjadi cutting secara terus menerus dan bagaimana menstabilkan harga ayam hidup dan telur hingga akhir 2021. Pemerintah perlu menyerap ayam dan telur dari peternak untuk bantuan sosial masa PPKM. Bansos selain distribusi kepada masyarakat terdampak, bansos daging olahan juga dapat disalurkan kepada siswa tingkat SD, SMP dan SMA yang sekarang sudah mulai masuk tatap muka,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut mendukung peningkatan konsumsi protein hewani guna meningkatkan imunitas dan kecerdasan di masyarakat. “Upaya stabilisasi harga merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah harus mengeluarkan ongkos stabilisasi melalui dana APBN,” pungkas dia.

Sumber

Related Images: