Oleh: Nurhanif

Bayangkan, 98,35% rumah tangga Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok. Namun, temuan Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian pada Juli 2025 mengungkap fakta yang mengejutkan, 85% mutu beras tidak sesuai label kemasan, 21% timbangan kurang, dan 80% beras SPHP dioplos lalu dijual dengan harga premium. Hak rakyat untuk mendapatkan mutu yang layak dirampas, dan potensi kerugian masyarakat ditaksir mencapai Rp99 triliun lebih.

Situasi ini membuat Presiden Prabowo geram. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menghapus kategori mutu Premium dan Medium. “Tidak lagi medium dan premium. Beras ya beras,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (25/7/2025). Kebijakan ini akan membuat beras hanya dibagi menjadi dua, yaitu beras umum dengan satu HET, dan beras khusus yang harganya ditentukan mekanisme pasar.

Namun, kebijakan ini dinilai terburu-buru dan berisiko. Pengamat pangan Khudori (Kompas Online, Juli 2025) menyatakan bahwa jika pemerintah ingin menghapus kategori mutu, maka harus segera menetapkan standar kualitas beras baru. Karena tanpa standar, tidak mungkin beras dijual begitu saja.

Menurut CORE Indonesia (Tempo, Agustus 2025), penghapusan label bukanlah solusi untuk memberantas kecurangan. Yang lebih mendesak adalah memastikan HET beras medium tetap terjaga demi melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah, karena kelompok ini paling rentan terhadap kenaikan harga. Sementara itu, beras premium tak perlu HET karena lebih banyak dikonsumsi segmen atas. Segmentasi ini penting untuk memastikan perlindungan konsumen yang tepat sasaran.

Temuan survei PATAKA 2024 juga menegaskan beras medium adalah jenis yang paling banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah karena harganya lebih terjangkau dan kualitasnya masih baik. Tanpa label mutu dan pengawasan, pedagang nakal bisa dengan mudah mengklaim “premium” meski mutunya biasa saja. Konsumen tidak punya acuan, harga melonjak, mutu tidak terjamin, dan kepercayaan publik pun hilang. Satu HET untuk semua justru berpotensi mendorong pedagang menetapkan harga mendekati batas atas, yang akhirnya membebani rakyat kecil.

Solusi terbaik adalah mempertahankan label Premium dan Medium, sambil memperkuat pengawasan dengan melakukan uji mutu ketat, label resmi dan kode produksi, sidak rutin, sanksi tegas bagi pelanggar, serta edukasi konsumen agar lebih kritis.

Kepercayaan konsumen itu mahal. Sekali rusak, sulit dibangun kembali. Hapus label bukanlah jawabannya. Yang dibutuhkan adalah transparansi, pengawasan yang ketat, dan edukasi yang berkelanjutan. Konsumen berhak atas pasar yang jujur dan adil.