Pemerintah optimis dengan rencana pembangunan dua peternakan besar di Jawa Timur dan Jawa Barat yang masing-masing ditargetkan menampung 67 ribu ekor sapi. Total investasi yang digelontorkan mencapai Rp2,4 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Danantara. Dengan kapasitas lebih dari 134 ribu ekor, proyek ini diharapkan mampu menutup celah defisit daging sapi nasional yang tiap tahun berada di kisaran ratusan ribu ton. Namun optimisme tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah menambah kandang otomatis menambah anak sapi?

Data BPS menunjukkan bahwa populasi sapi potong Indonesia sebenarnya sedang berada dalam fase yang jauh dari stabil. Pada 2018, populasi sapi potong tercatat 16,43 juta ekor dan bergerak naik menjadi 17,98 juta ekor pada 2021. Tetapi setelah itu grafik berubah arah. Tahun 2022 populasi turun menjadi 17,60 juta ekor, lalu pada 2023 merosot tajam hingga 10,83 juta ekor, turun hampir 40% hanya dalam satu tahun. Wabah penyakit dan tekanan ekonomi mempercepat penurunan tersebut. Tahun 2024 populasi memang kembali naik menjadi 11,75 juta ekor, tetapi angka ini masih jauh dari kondisi aman untuk mencukupi kebutuhan nasional.

Produksi daging sapi dan kerbau pun tidak jauh berbeda. Pada 2023, produksi nasional tercatat 477,46 ribu ton. Tahun 2024 produksinya naik tipis menjadi 496,25 ribu ton, atau tumbuh 3,93%. Sayangnya, konsumsi nasional tetap jauh lebih besar. Dengan jumlah penduduk 281,60 juta jiwa, konsumsi daging sapi dan kerbau mencapai 759,67 ribu ton pada 2024. Artinya, hampir separuh kebutuhan daging di Indonesia harus dipenuhi dari luar negeri. Defisit yang mendekati 50% ini menandakan bahwa persoalan pasokan bersifat struktural, bukan sekadar persoalan musiman.

Ketergantungan terhadap impor sendiri sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Berdasarkan data BPS, tahun 2016 Indonesia mengimpor 146 ribu ton daging sapi, setahun kemudian naik menjadi 160,19 ribu ton. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, ketika impor mencapai 183.183,63 ton. Polanya berulang, populasi tidak naik signifikan, produksi tidak mengejar kebutuhan, dan impor menjadi solusi instan meski dampak jangka panjangnya merugikan.

Padahal, risiko ekonomi dari impor sudah lama diperingatkan para ahli. Dr. Rochadi Tawaf, Dosen UNPAD, pernah menyampaikan dalam FGD PATAKA tahun 2016 bahwa impor 100 ribu ton daging berpotensi menghilangkan 23.400 hari kerja pria di sektor peternakan rakyat. Nilai tambah yang hilang diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun, ditambah potensi kehilangan pupuk organik sebanyak 1,4 juta ton. Artinya, setiap tambahan impor menekan fondasi ekonomi peternakan rakyat yang selama ini menopang mayoritas populasi sapi nasional.

Akar masalahnya terletak pada merosotnya minat peternak untuk melakukan usaha pembibitan. Data Sensus Pertanian 2013 mencatat hanya 0,37% pelaku usaha yang benar-benar fokus pada breeding, sementara 75,84% bergerak di usaha pengembangbiakan biasa yang tidak menghasilkan cukup indukan baru. Dengan siklus reproduksi sapi yang memerlukan sembilan bulan untuk sekali bunting, ditambah kenaikan biaya pakan sebesar 20–30% dalam dua tahun terakhir, peternak lebih memilih usaha penggemukan yang lebih cepat mendatangkan pendapatan. Wabah tahun 2023 juga menghilangkan banyak indukan produktif sehingga banyak peternak berhenti memelihara sapi betina. Tanpa indukan yang cukup, pertumbuhan populasi mustahil dikejar.

Karena itu, membangun kandang baru saja jelas tidak cukup. Pemerintah perlu menjadikan usaha breeding menarik dan menguntungkan melalui program inseminasi buatan gratis, insentif kelahiran pedet, hingga penyediaan akses penggembalaan. Selama hulu peternakan tidak diperkuat, populasi tidak akan pernah naik signifikan, dan swasembada daging sapi maupun kerbau akan tetap menjadi janji yang berulang di setiap periode.

Ditulis oleh PATAKA